Kuliah makin mahal, pekerjaan makin susah, dan sekarang pemerintah berencana menutup jurusan yang dianggap tidak relevan dengan industri. Fenomena ini terasa tidak asing dan pernah dibahas secara implisit dalam Dark Academia: How Universities Die karya Peter Fleming dan The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why It Matters karya Tom Nichols.
Keduanya memperingatkan hal yang sama, yaitu perguruan tinggi bisa mati pelan‑pelan dan wibawa keahlian bisa runtuh, karena tunduk pada logika pasar dan opini-opini keras tak bertanggung jawab, bukan pada pengetahuan dan kepentingan jangka panjang.
Di banyak rumah, orang tua menahan banyak keinginan agar bisa membayar uang pangkal, UKT, dan biaya hidup anak di kota. Di beberapa kampus negeri, UKT untuk kelompok tertentu bisa mencapai puluhan juta rupiah per semester, sementara di kampus swasta total biaya kuliah per tahun bisa menyentuh ratusan juta rupiah.
Angka‑angka ini belum termasuk kos, transportasi, dan kebutuhan sehari‑hari. Tidak heran kalau keluhan “kuliah mahal, kerja susah” terdengar makin sering. Apalagi ketika setelah lulus, pekerjaan tidak kunjung datang atau justru tidak ada hubungannya dengan jurusan yang ditempuh selama empat tahun.
Pemerintah sendiri pernah menyampaikan bahwa hanya sekitar seperlima lulusan yang bekerja sesuai dengan program studi yang mereka ambil di perguruan tinggi; kira‑kira 80 persen lainnya masuk ke bidang kerja yang berbeda.
Fakta ini kemudian berulang kali dikutip di berbagai berita dan diskusi publik. Buat keluarga yang sudah mengeluarkan biaya besar dan tenaga emosional selama bertahun‑tahun, angka itu menyakitkan, karena seolah‑olah pilihan jurusan yang dijaga seperti taruhan hidup justru tidak menentukan pekerjaan akhir. Rasa kecewa dan bingung pun wajar muncul: kalau akhirnya tidak sesuai jurusan, untuk apa kuliah semahal ini.
Di tengah situasi itu, pemerintah datang dengan jawaban cepat yang menyalahkan jurusan yang dianggap tidak relevan dengan industri akan ditata ulang, digabung, diubah, bahkan bisa ditutup. Fokus diarahkan ke sektor yang disebut strategis untuk masa depan ekonomi Indonesia, seperti energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Narasi yang dibawa jelas, yaitu supaya lulusan tidak lagi “salah jurusan” terhadap kebutuhan pasar—negara harus berani memangkas program studi yang “tak laku”. Secara resmi, selalu ditegaskan bahwa penutupan adalah pilihan terakhir, setelah ada pembinaan dan evaluasi mutu. Namun di ruang publik, yang paling kuat tertinggal di kepala adalah pesan sederhana: jurusan yang tidak nyambung dengan industri tidak pantas dipertahankan.
Di sinilah gambaran dalam Dark Academia: How Universities Die terasa sangat relevan. Fleming menggambarkan universitas yang makin dikelola seperti perusahaan. Segalanya diukur dengan indikator seperti berapa banyak publikasi, seberapa tinggi peringkat, berapa besar kerja sama dengan industri, berapa persen lulusan mendapat kerja dalam waktu singkat.
Kampus tampak hidup di laporan dan presentasi, tetapi di dalamnya banyak dosen dan mahasiswa merasa lelah dan terasing. Ilmu pengetahuan tidak lagi dilihat sebagai proses panjang untuk memahami dunia, tetapi sebagai produk yang harus cepat “monetizable”.
Polanya mulai tampak di kampus‑kampus Indonesia. Dosen dibebani target laporan dan publikasi, mahasiswa dikejar IPK tinggi dan lulus tepat waktu, sementara ruang untuk berpikir pelan, berdiskusi mendalam, dan mempertanyakan keadaan semakin menyempit.
Beberapa tulisan reflektif menggambarkan suasana ini sebagai “pasar gelap akademia”, yang di permukaan diperjualbelikan adalah angka dan prestasi, tetapi di belakangnya ada kelelahan, kecemasan, dan rasa hampa.
Ketika pemerintah menempatkan relevansi industri sebagai kompas utama, universitas terdorong kuat menjadi pabrik tenaga kerja. Jurusan‑jurusan yang kontribusinya tidak langsung terlihat di angka penyerapan kerja—seperti filsafat, sastra, sejarah, berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora—akan rawan distigma “tidak relevan”, padahal di sanalah kemampuan berpikir kritis, empati, dan kepekaan sosial banyak dibentuk.
Di sisi lain, The Death of Expertise menjelaskan apa yang terjadi di luar kampus. Nichols menunjukkan bagaimana otoritas keahlian runtuh ketika semua pendapat dianggap sama, ketika “saya juga baca di internet” seolah cukup untuk menyamai riset bertahun‑tahun.
Dalam perdebatan soal jurusan dan pekerjaan, hal ini tampak dalam cara kita menerima narasi sangat sederhana: kalau pengangguran tinggi, berarti jurusannya tidak berguna. Narasi seperti ini mudah menyebar dan terasa logis, tetapi mengabaikan fakta bahwa hubungan antara pendidikan dan pekerjaan jauh lebih rumit.
Di pasar kerja nyata, banyak perusahaan sekarang lebih melihat keterampilan umum dan kemampuan beradaptasi, ketimbang sekadar nama jurusan. Data yang menunjukkan sekitar 80 persen lulusan bekerja di luar bidang studinya justru mengisyaratkan bahwa ekonomi modern memang bergerak demikian, di mana orang bisa belajar sesuatu di kampus, lalu berkarier di jalur yang berbeda.
Yang penting bukan hanya “cocok jurusan”, melainkan juga punya fondasi berpikir yang kuat, bisa belajar hal baru, dan mampu membaca situasi sosial. Ini semua adalah kemampuan yang sering kali justru diasah di jurusan‑jurusan yang dianggap kurang “market friendly”.
Peringatan agar tidak gegabah sebenarnya sudah muncul dari lembaga legislatif dan berbagai pakar pendidikan. Mereka meminta rencana penutupan jurusan tidak dijalankan hanya berdasarkan tekanan angka pengangguran dan keinginan industri jangka pendek, tetapi melalui kajian menyeluruh seperti bagaimana mutu pengajaran, apa kontribusi sosial ilmunya, seperti apa sebaran lulusan, serta apa risiko jangka panjang jika suatu bidang ilmu dihilangkan dari peta universitas.
Di sini, The Death of Expertise menjadi cermin kalau suara ahli diabaikan dan kebijakan besar hanya mengikuti narasi yang paling keras di media, kita memang sedang menyaksikan “kematian keahlian” itu sendiri.
Jika semua benang ini kita rangkai, pertanyaan di judul menjadi lebih tajam. Ketika negara ingin menutup jurusan “tak laku”, apakah ini benar‑benar menyelamatkan mahasiswa dari masa depan suram, atau justru perlahan membunuh ilmu‑ilmu yang tidak bisa dibela dengan angka jangka pendek.
Di satu sisi, publik berhak menuntut kampus untuk jujur. Program studi yang jelas‑jelas dikelola buruk, tidak punya dosen memadai, kurikulumnya tidak pernah diperbarui, dan menipu calon mahasiswa dengan janji palsu wajar dievaluasi keras, bahkan kalau perlu dihentikan. Dalam hal ini, kebijakan tegas memang melindungi generasi muda dari investasi pendidikan yang sia‑sia.
Namun di sisi lain, jika ukuran utama sebuah jurusan hanya “laku atau tidak di industri lima tahun ke depan”, banyak bidang ilmu penting akan tersisih. Kita bisa berakhir dengan universitas yang hanya berisi jurusan‑jurusan yang tampak aman secara ekonomi, tetapi miskin ruang untuk berpikir kritis, mengingat sejarah, dan membayangkan masa depan yang lebih adil. Dalam jangka pendek, mungkin grafik pengangguran lulusan tampak membaik. Namun dalam jangka panjang, kita berisiko kehilangan kemampuan untuk memahami akar masalah, menghadapi krisis kompleks, dan memperbaiki diri sebagai bangsa.
Membenahi pendidikan tinggi memang mendesak, terutama di tengah data pengangguran terdidik dan tingginya biaya kuliah. Namun, “membunuh” jurusan bukan satu‑satunya, apalagi bukan otomatis cara terbaik.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap jurusan, apa pun namanya betul‑betul membekali mahasiswa dengan pengetahuan, cara berpikir, dan keterampilan yang membuat mereka bisa hidup layak dan berkontribusi. Itu hanya bisa dicapai jika kebijakan disusun dengan kepala dingin, berbasis data yang jujur, dan mau mendengar suara keahlian dari berbagai disiplin, bukan hanya suara pasar.
Jika garis besarnya demikian, kita mungkin bisa kembali pada pertanyaan awal dengan cara yang lebih jernih. Negara memang perlu menyelamatkan mahasiswa dari program studi yang menyesatkan. Namun, negara juga punya kewajiban yang sama pentingnya: tidak membunuh ilmu‑ilmu yang justru menjaga kita tetap waras sebagai masyarakat.
