Busan: Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menolak keras rencana Iran yang dilaporkan akan mengenakan biaya transit bagi kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.
Menteri Kelautan Korsel Hwang Jong-woo menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional dan berpotensi mengganggu jalur perdagangan global.
Dalam konferensi pers di Busan, Hwang menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional yang tidak boleh dibebani pungutan sepihak.
“Mengenakan biaya tol pelayaran di selat tersebut praktis sama dengan memblokir jalur air,” ujar Hwang, dikutip dari Anadolu, Sabtu, 16 Mei 2026.
Ia membandingkan Selat Hormuz dengan Terusan Suez yang merupakan jalur buatan manusia dan memang menerapkan tarif lintas kapal. Menurut Hwang, Selat Hormuz berbeda karena termasuk wilayah perairan internasional yang dilindungi hukum internasional.
Sebelumnya, Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan proposal mengenai “pengelolaan cerdas” Selat Hormuz telah memasuki tahap akhir pembahasan.
Proposal tersebut disebut telah diajukan ke parlemen Iran untuk ditinjau lebih lanjut. Azizi juga menyebut posisi strategis Iran di Selat Hormuz dapat dimanfaatkan sebagai “pengungkit kekuatan” bagi Teheran. Pelayaran via Laut Merah Di tengah ketidakpastian situasi kawasan, Korsel mulai mengalihkan sebagian jalur pelayaran kapal tanker minyaknya melalui Laut Merah.
Kementerian Kelautan Korsel menyebut empat kapal tanker telah berhasil kembali melalui jalur alternatif tersebut. Sementara itu, 26 kapal Korea Selatan dengan 158 awak dilaporkan masih berada di sekitar Selat Hormuz.
Ketegangan di kawasan meningkat sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang kemudian memicu serangan balasan dari Teheran terhadap target Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk.
Konflik tersebut turut menyebabkan terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute distribusi energi terpenting dunia.
Meski gencatan senjata mulai berlaku sejak 8 April melalui mediasi Pakistan, pembicaraan damai hingga kini belum menghasilkan kesepakatan permanen. Presiden AS Donald Trump kemudian memutuskan memperpanjang status gencatan senjata tanpa batas waktu tertentu.
Baca juga: Harga Minyak Melonjak Gara-gara Kebuntuan AS-Iran dan Selat Hormuz Tetap Tertutup
Korea Selatan Tolak Keras Rencana Iran Kenakan Tarif Kapal di Selat Hormuz
