oleh Li Jing
Baru-baru ini Korea Utara mengadakan amandemen terhadap konstitusinya, dan untuk pertama kalinya mereka memperkenalkan klausul teritorial baru yang tidak lagi menyertakan ungkapan-ungkapan bermusuhan terhadap Korea Selatan, seperti dihilangkannya istilah “penyatuan kembali tanah air.” Tetapi konstitusi secara eksplisit memberikan kepada Ketua Dewan Negara yang dijabat Kim Jong-un, wewenang untuk menggunakan senjata nuklir.
Banyak analis percaya bahwa langkah ini menandakan terjadinya pergeseran besar dalam arah strategis Korea Utara, dimana tujuan Kim Jong-un adalah untuk mengkonsolidasikan rezimnya, meletakkan dasar hukum untuk suksesi keluarga, dan membuka jalan bagi tahap negosiasi dengan Amerika Serikat di waktu mendatang.
Penghapusan Bersejarah Istilah Bermusuhan Seperti “Penyatuan” dari Konstitusi Korea Utara
Menurut Kantor Berita Yonhap dan Chosun Ilbo, yang mengutip teks lengkap dari pemerintah Korea Selatan terkait hasil amandemen konstitusi Korea Utara pada 6 Mei, dilaporkan bahwa Pyongyang telah sepenuhnya menghapus dari mukadimah dan teks utama konstitusi semua ungkapan atau istilah yang berkaitan dengan bangsa dan penyatuan, termasuk “wilayah utara semenanjung,” “penyatuan kembali tanah air,” dan “kemenangan penuh bagi sosialisme.”
Untuk pertama kalinya pasal 2 konstitusi Korea Utara memperkenalkan klausul teritorial baru, menetapkan “wilayah Republik Demokratik Rakyat Korea berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia di utara, dan Republik Korea di selatan, dan mencakup teritorial perairan dan udara sebagaimana yang didefinisikan oleh wilayah.”
Pada tahun 2023, Kim Jong-un menyatakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan berada dalam “hubungan yang bermusuhan,” dan pada Januari 2024 mengumumkan rencana untuk mengubah konstitusi untuk mendefinisikan kembali wilayah tersebut.
Hal yang menarik perhatian adalah konstitusi Korea Utara yang direvisi tidak lagi menyebut Korea Selatan sebagai “negara musuh,” bahkan ungkapan-ungkapan permusuhan yang digunakan dalam versi sebelumnya, seperti “agresor imperialis,” “membebaskan rakyat yang tertindas dan dieksploitasi,” dan “konspirasi untuk melakukan sabotase oleh unsur-unsur musuh di dalam dan luar negeri,” telah sepenuhnya hilang dari konstitusi.
Setelah amandemen konstitusi, Korea Utara telah secara signifikan memperluas kekuasaan Kim Jong-un. Konstitusi mengubah definisi Ketua Dewan Negara dari Pemimpin Tertinggi menjadi Kepala Negara, memberinya perwakilan nasional. Untuk pertama kalinya, kedudukan Ketua Dewan Negara berada di depan Majelis Rakyat Tertinggi dalam peringkat konstitusional lembaga negara.
Saat ini Kim Jong-un menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea, Ketua Komisi Militer Pusat, Ketua Dewan Negara, dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Ia menjadi pemimpin tertinggi generasi ketiga Korea Utara dengan pangkat militernya adalah Marsekal Republik.
Untuk pertama kalinya konstitusi yang direvisi secara eksplisit mendefinisikan wewenang Ketua Dewan Negara menggunakan senjata nuklir, memberikan dasar hukum untuk memberikan wewenang penggunaan nuklir kepada komando pasukan nuklirnya.
Lebih lanjut, konstitusi Korea Utara juga menghapus klausul kesejahteraan yang tidak realistis seperti “perawatan kesehatan gratis” dan “negara bebas pajak.”
Sinyal Apa yang Dipancarkan kirimkan Amandemen Konstitusi Korea Utara?
Amandemen konstitusi Korea Utara telah menarik perhatian dunia internasional. Dalam program “Selamat Pagi Tiongkok,” Shi Shan, pakar media senior menjelaskan bahwa langkah Kim Jong-un itu tidak sesederhana cuma ingin penyesuaian dari segi hukum, melainkan sebuah pergeseran besar dalam strategis Korea Utara.
Shi Shan mengatakan bahwa langkah Kim Jong-un itu pada dasarnya adalah persiapan untuk “melanggengkan” kekuasaan rezim keluarga Kim. “Kim Jong-un sekarang sedang mengupayakan agar ‘Garis Keturunan Gunung Paektu’ menjadi negara berdaulat penuh. Dia memulai dari mengubah Korea Utara menjadi negara yang sepenuhnya merdeka secara hukum, untuk kemudian menapak ke langkah berikutnya, yaitu bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan,” kata Shi Shan.
Ia mengatakan bahwa yang benar-benar menjadi kekhawatiran Korea Utara bukanlah soal ideologi, melainkan “keamanan kekuasaan.” Sejak runtuhnya Uni Soviet, Korea Utara menghadapi kecemasan soal keamanan kekuasaannya.
Dengan latar belakang semacam ini, Korea Utara memilih untuk memfokuskan semua upayanya pada pengembangan senjata nuklir. Shi Shan mengatakan: “Logikanya sederhana: jika saya memiliki senjata nuklir, tidak ada yang berani menantang, mengganggu saya. Rezim mengandalkan ini guna menyelamatkan hidup mereka.”
Ia juga mengatakan bahwa pada tahun-tahun awal Perundingan Enam Pihak, Korea Utara berulang kali mengirimkan sinyal kepada Amerika Serikat yang intinya: “Para diplomat Korea Utara pernah secara langsung mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa jika perjanjian perdamaian ditandatangani, Korea Utara bahkan bisa pro-Amerika Serikat melebihi Korea Selatan. Rudalnya tidak harus selalu diarahkan ke timur, tetapi bisa juga ke barat (ke Tiongkok daratan).”
Shi Shan percaya bahwa amandemen konstitusi Korea Utara dan pengabaian narasi reunifikasi kemungkinan akan digunakan untuk membuka jalan bagi tahap selanjutnya dari negosiasi dengan AS dan Korea Selatan.
Zhang Tianliang, seorang profesor Universitas Feitian di AS, menawarkan perspektif yang lebih unik. Dalam program media pribadinya “Tian Liang Time” ia mengungkapkan bahwa langkah Korea Utara mengirimkan sinyal politik penting, yaitu kekuasaan Kim Jong-un saat ini sudah cukup stabil.
“Ia tidak lagi membutuhkan musuh eksternal untuk menyatukan rakyat dalam negerinya, dan ia juga tidak perlu bergantung pada ‘reunifikasi’ untuk mempertahankan legitimasi rezimnya,” ujar Tian Liang.
Zhang Tianliang percaya bahwa pada dasarnya “unifikasi” yang sejak lama ditekankan oleh Korea Utara hanyalah alat mobilisasi untuk mempertahankan struktur politik internal yang sangat tegang. Tetapi sudah jelas bahwa Kim Jong-un sekarang lebih berfokus terhadap kelanjutan dari kekuasaan dan rezimnya.
Ia mengatakan: “Jika target Kim Jong-un adalah ‘dinasti keluarga,’ maka menjalani hidupnya sendiri di balik pintu tertutup adalah hal yang terpenting. Adapun sosialisme dan penyatuan Korea Selatan, itu sudah tidak lagi relevan baginya.”
Analisis: Kim Jong-un Membuka Jalan bagi Suksesi Putrinya
Zhang Tianliang secara khusus menyebutkan bahwa Kim Jong-un amandemen konstitusi Korea Utara besar kemungkinannya terkait dengan pengaturan suksesi putrinya, Kim Ju-ae. “Kim Jong-un sekarang sedang mempersiapkan putrinya untuk menggantikan kedudukannya, karena kesehatannya tidak begitu baik,” kata Zhang Tianliang.
Analisis Zhang Tianliang yaitu, jika kelak yang mewarisi kedudukannya adalah seorang wanita muda, maka melanjutkan garis penyatuan Korea Selatan lewat kekuatan militer sangat berisiko.
“Seorang wanita muda tidak dapat memikul tanggung jawab untuk memulai perang. Karena begitu perang pecah, rezim Kim bisa langsung runtuh.” Oleh karena itu, Zhang Tianliang berpendapat bahwa ini adalah upaya Kim Jong-un untuk “memperkecil risiko.”
Tim Sepak Bola Korea Utara Menginjakkan Kaki di “Negara Musuh” Setelah 8 Tahun Berselang
Saat dunia luar masih mencerna dampak konstitusi baru Korea Utara, sebuah berita olahraga diam-diam mengubah suasana di semenanjung tersebut.
Menurut ungkapan Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan dan Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada 4 Mei, klub sepak bola wanita Korea Utara “Naegohyang Women’s Football Club” akan bermain melawan “Suwon Football Club” di partai semifinal yang diselenggarakan di Kompleks Olahraga Suwon pada hari Rabu (20 Mei 2026).
Kunjungan delegasi Korea Utara ke Korea Selatan ini menandai kunjungan pertama mereka setelah 8 tahun berlalu, sejak Final Tur Dunia Federasi Tenis Meja Internasional Incheon (ITTF) tahun 2018. Ini juga merupakan kunjungan pertama mereka sejak Ketua Dewan Negara Korea Utara Kim Jong-un mendefinisikan hubungan antar Korea Utara dan Selatan sebagai “hubungan permusuhan yang agresif” pada akhir tahun 2023.
Mengenai motivasi Korea Utara untuk bertanding di Selatan, analis Korea Selatan percaya bahwa keputusan Kim Jong-un yang tidak biasa untuk mengunjungi Korea Selatan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hadiah uang sebesar USD 1 juta jika memenangkan turnamen. Jika tim sepak bola wanita Korea Utara dikalahkan oleh tim sepak bola wanita Korea Selatan, mereka akan menerima setidaknya USD 500.000,- sebagai hadiah uang untuk juara kedua. Sebaliknya, jika mereka tidak berpartisipasi, mereka wajib membayar denda uang sebesar USD 100.000,- sesuai peraturan AFC.
Mengenai apakah Korea Utara secara bertahap akan berubah di kemudian hari, Zhang Tianliang percaya bahwa sekarang mungkin merupakan titik awal yang layak untuk kita amati.
Ia mengatakan bahwa jika hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat membaik dan ekonomi secara bertahap terbuka di masa depan, “mungkin Korea Utara akan bergerak menuju negara dengan karakter ‘dikelola keluarga’, tetapi tidak seekstrem sekarang.” Namun, Zhang sendiri juga mengakui bahwa penilaian ini merupakan pandangan subjektifnya yang mengandung angan-angan. (***)
