REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perlambatan aktivitas industri nikel mulai berdampak pada denyut ekonomi di sejumlah kawasan tambang di Indonesia. Pelaku usaha lokal hingga masyarakat lingkar tambang merasakan penurunan aktivitas ekonomi seiring melambatnya operasi smelter dan pertambangan.
Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir, menilai dinamika hilirisasi nikel yang tengah berlangsung membawa konsekuensi ekonomi di tingkat daerah. Ia menyebut perubahan kebijakan produksi serta tekanan pasar global mulai memengaruhi aktivitas industri di lapangan.
Menurut Ihwan, perlambatan industri nikel tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi langsung memukul ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tambang. Aktivitas perdagangan hingga jasa transportasi disebut mulai mengalami penurunan.
“Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya: kalau industri melambat, kami harus makan apa?,” ujar dia dalam keterangannya pada Jumat (15/5/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia mengungkapkan di Morowali Utara perlambatan aktivitas smelter mulai berdampak nyata terhadap ekonomi lokal. Sejumlah kios dilaporkan menghadapi ancaman tutup akibat stagnasi aktivitas kontraktor tambang serta meningkatnya ketidakpastian pekerjaan.
“Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat bahkan turun melakukan aksi menuntut aktivitas tambang kembali berjalan karena ekonomi warga ikut lumpuh saat operasi berhenti,” ungkapnya.
Tekanan industri nikel juga disebut mulai terasa di berbagai wilayah Sulawesi lainnya. Fluktuasi harga komoditas serta melemahnya permintaan global dinilai memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja di sektor tambang dan pengolahan. “Sekarang, pemerintah justru bicara tentang pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga global,” imbuhnya.
Ihwan menilai kebijakan pengaturan produksi perlu mempertimbangkan dampak sosial ekonomi di kawasan tambang. Menurut dia, perubahan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) bukan sekadar angka administratif, melainkan berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.
“Tetapi di lingkar tambang, itu berarti cicilan motor terancam macet, anak sekolah bisa berhenti kuliah, rumah makan kehilangan pelanggan, dan ekonomi desa bisa lumpuh perlahan,” tegas dia.
Selain masyarakat, perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga dinilai menghadapi tekanan lebih besar di tengah perlambatan industri. Ihwan mencontohkan Ceria Group melalui proyek Smelter Merah Putih di Kolaka sebagai perusahaan nasional yang berupaya mempertahankan operasional di tengah kondisi pasar yang menantang.
Menurutnya, perusahaan asing umumnya memiliki dukungan modal global, akses pembiayaan internasional, serta jaringan rantai pasok lintas negara yang memberi daya tahan lebih kuat terhadap tekanan industri.
Sebaliknya, perusahaan nasional dinilai membutuhkan kepastian kebijakan dan dukungan ekosistem industri agar mampu bertahan sekaligus menjaga lapangan kerja di daerah tambang. “Nasionalisme sejati itu bukan sekadar melarang ekspor mentah. Nasionalisme sejati adalah memastikan anak bangsa tidak tumbang lebih dulu di rumahnya sendiri,” kata Ihwan.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara strategi hilirisasi nasional dan stabilitas ekonomi masyarakat kawasan tambang agar manfaat industri tetap dirasakan secara berkelanjutan.
