JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mengatakan, sejauh ini, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M lancar karena menunjukkan kinerja positif dan terkendali.
Berdasarkan laporan di lapangan, lebih dari 80 persen jemaah haji telah tiba di Mekkah dengan kondisi umum yang baik.
Layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi pun berjalan relatif lancar tanpa gangguan signifikan. Menurut Singgih, kondisi ini mencerminkan kesiapan sistemik yang semakin matang dalam penyelenggaraan haji nasional.
Baca juga: Pemerintah Gagalkan Keberangkatan 32 WNI ke Arab Saudi Diduga Akan Haji Lewat Jalur Ilegal
“Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah, dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun,” ujar Singgih dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Singgih menilai, langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan urusan haji dalam kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merupakan kebijakan yang tepat dan strategis.
Dia berpendapat, keberadaan Kemenhaj memungkinkan fokus yang lebih kuat, tata kelola yang lebih profesional, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Hal ini juga menciptakan posisi yang setara dan lebih efektif dalam menjalin hubungan kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
“Dengan kelembagaan yang setara, proses negosiasi kuota, layanan, hingga teknis operasional menjadi lebih efisien. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada jemaah,” tuturnya.
Baca juga: Pembayaran Dam Haji 2026 di Tanah Suci: 34.308 Jemaah Sudah Bayar, Kemenhaj Ingatkan Jauhi Calo
Kemudian, Singgih mengingatkan bahwa fase krusial berikutnya adalah pelaksanaan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Singgih mengapresiasi langkah antisipatif yang telah disiapkan. Misalnya seperti penguatan skema transportasi jamaah dari Mekkah ke Arafah dan pergerakan antar lokasi Armuzna, penyediaan tenda yang ramah jemaah, termasuk fasilitas pendingin dan sanitasi.
Selanjutnya, Singgih melihat distribusi konsumsi yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan jemaah. Tidak hanya itu, penyiapan layanan kesehatan juga tersedia, mengingat jemaah Indonesia rata-rata lanjut usia dan berisiko tinggi.
Baca juga: Tuntas! Seluruh Jemaah Haji Gelombang Pertama Telah Bertolak ke Makkah
Data menunjukkan bahwa mayoritas jemaah Indonesia berada pada kategori usia di atas 50 tahun, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan mobilitas.
Dalam menghadapi potensi kepadatan dan cuaca ekstrem di Armuzna, Singgih menilai langkah mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.
Beberapa langkah penting yang perlu terus diperkuat di antaranya adalah manajemen pergerakan jemaah berbasis kloter untuk menghindari penumpukan jemaah, optimalisasi layanan kesehatan berbasis preventif dan pendekatan deteksi dini, pemanfataan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
“Pendekatan mitigatif harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya memastikan kelancaran, tetapi juga keselamatan jamaah secara menyeluruh,” kata Singgih.
Baca juga: Timwas Haji Dapat Info Kamar Overkapasitas di Madinah
Sementara itu, Singgih memastikan Komisi VIII DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan secara konstruktif, guna memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
“Penyelenggaraan haji adalah pelayanan publik berskala global yang membutuhkan profesionalisme tinggi. Kita harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar jemaah mendapatkan layanan terbaik,” imbuhnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
