Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebut peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih didorong lewat utang. Di mana pemerintah membutuhkan utang untuk menopang berbagai program pemerintah.
Dipo Satria Ramli, ekonom CORE Indonesia menilai, pemerintah suka berutang.
“Jadi konsepnya kita ngutang, utang itu produktif lalu si produktivitas itu yang bikin ekonominya tumbuh. Tetapi kalau kita lihat, nambah utang itu selalu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Artinya memang kita memang suka banget mengutang gitu,” ucap Dipo kepada suarasurabaya.net, Jumat (15/5/2026).
Padahal Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengeklaim posisi utang pemerintah yang mencapai Rp9.920,4 triliun hingga akhir Maret 2026 masih dalam batas aman.
Jumlah tersebut naik dibandingkan posisi Desember 2025 yang sebesar Rp9.637,9 triliun. Dengan demikian, dalam tiga bulan pertama 2026, utang pemerintah bertambah dan kini mendekati Rp10 ribu triliun.
Purbaya juga meminta masyarakat tidak hanya melihat utang dari nilai nominalnya, tetapi juga dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.
Menurut Dipo, melihat utang pemerintah tidak bisa berdasarkan PDB. Lantaran utang yang dimaksud adalah utang pemerintah. Bukanlah gabungan nilai utang pemerintah dan swasta.
“Menurut saya ini sebenarnya agak misleading. Karena PDB itu kan transaksi barang dan jasa dari seluruh ekonomi. Sedangkan utang itu hanya utang pemerintah. Jadi kalau dia mau menggunakan rasio utang per PDB, harusnya dia menggunakan utang seluruh. Jadi bukan hanya utang pemerintah, tapi utang swasta juga,” jelasnya.
Dipo menegaskan, PDB tidaklah bisa membayar utang tersebut. Pemerintah tetap harus membayar cicilan menggunakan anggaran atau pendapatan negara.
“Kita harus sadar bahwa PDB itu tidak bisa untuk membayar cicilan. Karena PDB kan barang dan jasa oleh semua orang di negara tersebut. Yang bisa membayar cicilan itu adalah pendapatan pemerintah karena utangnya punya pemerintah. Rasio pembayaran utang berdasarkan pendapatan pajak,” pungkasnya.
Hingga 31 Maret 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diklaim tumbuh ekspansif. Purbaya Menkeu mengatakan, realisasi pendapatan negara sebesar Rp574,9 triliun ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat kuat, tumbuh 20,7 persen.
“Hingga Maret, APBN tumbuh cukup ekspansif. Kalau anda lihat yang 2026, pendapatan negara tumbuhnya 10 persen,” ungkap Menkeu.
Tumbuhnya penerimaan pajak didorong peningkatan aktivitas ekonomi, harga komoditas yang relatif stabil, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, transformasi digital dalam administrasi perpajakan juga berkontribusi besar terhadap optimalisasi penerimaan.
“Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan sana sini dan sudah kita perbaiki dan sekarang cukup baik, ke depan kita perbaiki terus. Tapi dampaknya ke pendapatan clear, positif sekali. Jadi program yang sekarang akan kita perbaiki dan kita perkuat terus supaya kelemahannya semakin berkurang,” jelas Menkeu.(lea/iss)
