Dolar AS kembali jadi perbincangan hangat sejak akhir pekan ini. Namun, kegaduhan di ruang publik hingga jagat media sosial kali ini bukan lagi dipicu oleh kepanikan atas nilai tukar rupiah yang terus melorot hingga menembus kisaran Rp 17.500-Rp 17.600 per dolar AS.
Perhatian publik justru tertuju pada pernyataan beruntun Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja di Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Presiden menyebut bahwa gejolak mata uang global itu sejatinya tidak mengusik hidup masyarakat desa karena mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar.
Riuhnya perbincangan ini terekam dalam data Google Trends pada Minggu (17/5/2026). Kata kunci "prabowo" langsung melesat ke puncak pencarian populer di Indonesia dengan volume lebih dari 5.000 penelusuran dalam 24 jam terakhir.
Menariknya, pencarian tersebut berkelindan erat dengan kata "dollar". Grafik pencarian yang melonjak tajam sejak Sabtu malam juga merefleksikan besarnya rasa penasaran publik yang ingin mencari tahu makna di balik pernyataan Presiden tersebut.
Retorika politik yang menyederhanakan masalah makro itu dianggap sengaja dilemparkan demi membuai psikologis massa. Namun, dalam kacamata riil ekonomi, strategi komunikasi tersebut dinilai sangat rentan karena berjarak dengan kenyataan di lapangan.
Sorotan publik ini bermula saat Presiden Prabowo meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Jawa Timur. Saat itu, Presiden menyampaikan pandangan ekonominya lewat seloroh sembari menyapa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut hadir di acara tersebut.
"Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, enggak usah kalian khawatir itu. Mau dolar berapa ribu, kek, kan, kalian di desa-desa enggak pakai dolar, benar nggak? Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri," kata Presiden disusul tawa para undangan.
Presiden kemudian mencandai beberapa menteri dan tokoh yang hadir di lokasi. Di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, hingga Titiek Soeharto. Mereka dicandai terkait aktivitasnya yang kerap melanglang buana ke luar negeri menggunakan mata uang asing.
Pernyataan serupa sebetulnya sudah disampaikan oleh Presiden beberapa jam sebelumnya saat berada di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Sabtu pagi. Di hadapan sekitar 7.000 buruh yang memadati peresmian Museum dan Rumah Singgah Ibu Marsinah, Presiden Prabowo menepis segala ramalan yang menyebut ekonomi Indonesia bakal kolaps akibat tekanan eksternal.
"Sekarang ada yang selalu, entah apa saya enggak mengerti ya. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya, kan? Rupiah begini, rupiah begitu apa? Dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar, kok. Iya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," ujar Presiden.
Pernyataam Presiden di Nglawak dan Nglundo itu lantas memantik polemik di ruang publik. Kubu propemerintah menilai narasi Presiden sebagai strategi psikologis untuk meredam kepanikan massal di tingkat akar rumput. Sebaliknya, kubu kontra menganggap gaya komunikasi tersebut terlalu menyederhanakan masalah, padahal ekonomi perdesaan ikut terjepit oleh harga-harga yang merangkak naik akibat guncangan kurs dolar AS.
Di media sosial, riak kritik itu mewujud dalam rupa parodi satir yang jenaka. Akun TikTok @gilang.her, misalnya, mengunggah sketsa komedi dua orang warga desa yang bertransaksi jual beli tanah tidak lagi menggunakan uang, melainkan memakai daun dan sepotong ranting pohon karena menganggap rupiah sudah tidak bernilai. Tangkapan layar berita mengenai ucapan Presiden sengaja dipajang di atas video sebagai latar belakang sindiran.
Sarkasme serupa dilemparkan oleh akun @aulianuzl. Melalui monolognya, ia menyindir narasi tersebut. Ia menyebut bahwa orang desa memang primitif, masih naik kuda, pergi sekolah memakai elang, dan harus berburu atau menombak ikan di laut jika ingin makan. Di akhir video, ia memberikan sentilan bahwa urusan dolar hanyalah milik kaum elite yang sanggup pelesiran ke luar negeri hingga puluhan kali dalam setahun.
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun menilai, pernyataan Presiden Prabowo pada dasarnya memuat kebenaran faktual untuk menenangkan publik. Secara langsung, masyarakat perdesaan memang tidak terikat dengan transaksi bermata uang asing karena rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh pelosok negeri. Efek psikologis dari gejolak kurs ini dipandang hanya akan menyentuh kelompok pemakai dolar dan kelas menengah ke atas yang sering bepergian ke luar negeri.
"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan nilai tukar, beliau benar bahwa masyarakat diminta tenang, terutama masyarakat pedesaan karena memang mereka tidak terkait langsung dengan transaksi yang menggunakan dollar," kata Misbakhun.
Namun di sisi lain, Misbakhun mengingatkan adanya pesan tersirat yang berkelindan erat dengan stabilitas moneter nasional. Situasi kurs saat ini dipandangnya telah melewati batas psikologis yang dipatok dalam APBN. Pidato di Nganjuk tersebut harus dibaca sebagai alarm keras bagi bank sentral agar segera bertindak nyata demi mengembalikan rupiah ke nilai idealnya.
"Ini menjadi pengingat kepada Bank Indonesia untuk benar-benar memperhatikan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden bahwa rupiah harus dikendalikan. Rupiah harus dikendalikan nilainya dan rupiah harus dikembalikan kepada nilai yang ideal. Karena kalau tidak, kalau ini berkepanjangan terus menerus, bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada institusi Bank Indonesia," tutur Misbakhun.
Guru Besar Ideologi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, menilai dikotomi tersebut sebagai langkah populis yang jamak terjadi. Retorika politik yang menyederhanakan masalah makro itu dianggap sengaja dilemparkan demi membuai psikologis massa. Namun, dalam kacamata riil ekonomi, strategi komunikasi tersebut dinilai sangat rentan karena berjarak dengan kenyataan di lapangan.
"Jadi pernyataan yang benar secara ungkapan, tapi tidak berpijak pada kenyataan. Ini bukan hanya sekali ini saja, Presiden menggunakan pendekatan populis, tapi kontraproduktif," kata Bakir.
Bakir mencontohkan bagaimana peliknya ketergantungan industri hilir kita pada komponen impor. Bahan baku kemasan plastik untuk pembungkus beras, misalnya, harganya ikut terkerek dolar AS sehingga pada akhirnya tetap berujung pada jebolnya dompet warga desa saat membeli kebutuhan pokok.
Di era keterbukaan informasi digital, strategi menyederhanakan masalah secara berlebihan justru berisiko menjadi bumerang bagi kredibilitas penguasa itu sendiri. "Komunikasi dengan menyederhanakan masalah, justru dapat menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ucap Bakir.
Struktur masyarakat bawah pada dasarnya tidak membutuhkan paparan data ekonomi yang rumit ataupun penuh paradoks. Masyarakat lebih memerlukan hal-hal konkret yang langsung menyentuh dapur.
