Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat tidak boleh tercemar praktik korupsi, termasuk melalui vendor titipan, markup anggaran, hingga manipulasi administrasi.
Penegasan itu disampaikan Gus Ipul saat memimpin Apel Ikrar Tanpa Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (18/5).
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden yang harus dijaga integritas pelaksanaannya karena dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Hari ini kita memegang program besar negara, Sekolah Rakyat, untuk memutus transmisi kemiskinan. Ini bukan program biasa, ini adalah kehormatan negara,” kata Gus Ipul dalam pidatonya.
Gus Ipul menegaskan, program prioritas Presiden tidak boleh dinodai oleh praktik-praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
“Program prioritas Presiden tentu tidak boleh dinodai oleh korupsi, tidak boleh dinodai oleh permainan pengadaan, vendor titipan, manipulasi administrasi, markup, pinjam bendera, atau penyalahgunaan kewenangan,” ujar dia.
Gus Ipul mengatakan dirinya tidak akan mentoleransi siapa pun yang mencoba bermain-main dengan program tersebut.
“Saya tidak akan mentoleransi siapa pun yang bermain-main dengan program prioritas Presiden,” tegasnya.
Gus Ipul menjelaskan, Kemensos mengelola sejumlah program amanah yang menjadi harapan keluarga tidak mampu, lansia, hingga anak-anak telantar. Dia pun mengingatkan jajarannya untuk tidak memanfaatkan jabatan dengan mencari keuntungan.
"Oleh karena itu, saya ingin tegaskan, Kementerian Sosial tidak boleh menjadi tempat orang mencari keuntungan dari penderitaan rakyat. Saya ulang sekali lagi: Kementerian Sosial tidak boleh menjadi tempat orang mencari keuntungan dari penderitaan rakyat," kata dia.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Sosial bahwa tugas mereka bukan sekadar mengelola program administratif, melainkan menjaga harapan masyarakat yang paling membutuhkan kehadiran negara.
“Yang kita kelola bukan sekadar program. Yang kita kelola adalah harapan keluarga yang tidak mampu, air mata kelompok rentan, masa depan anak-anak telantar,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul memberi perhatian khusus kepada para kepala satuan kerja agar lebih aktif mengawasi proses pengadaan dan tidak melepaskan tanggung jawab kepada bawahan.
Ia meminta seluruh pengadaan dilakukan tepat waktu, tepat prosedur, tepat spesifikasi, serta tertib administrasi agar siap diaudit kapan saja.
“Rapikan semua berkas sejak awal karena semua jejak administrasi hari ini suatu saat bisa dibuka kembali,” ujarnya.
Gus Ipul juga menyampaikan penegasan kepada seluruh jajaran Kemensos, termasuk pesan agar pejabat tidak gegabah mengambil keputusan administratif.
“Kalau ragu, jangan tanda tangan. Kalau tidak benar, jangan teruskan,” kata dia.
Ia menyebut seluruh proses pengadaan memiliki penanggung jawab dan siap diaudit, baik secara internal maupun oleh lembaga pemeriksa eksternal.
“Semua ada penanggung jawabnya dan siap untuk dilakukan pemeriksaan. Prinsipnya Kementerian Sosial terbuka,” ujar Gus Ipul.
