Postingan yang memperlihatkan isi Koperasi Desa Merah Putih viral di media sosial. Kali ini, sorotan netizen tertuju pada tata letak produk di dalam toko yang dinilai nyeleneh dan tidak tertata seperti ritel modern.
Perbincangan itu muncul setelah akun X @txtdrkuliner mengunggah foto kondisi toko Koperasi Desa Merah Putih. Dalam unggahannya, akun tersebut mempertanyakan apakah pengelola toko tidak diajarkan mengenai planogram atau sistem penataan barang di rak toko.
Baca Juga: Viral Kopdes Merah Putih Minim Produk UMKM: Ternyata Jatuhnya Toko Kelontong
“Ini staff Koperasi Merah Putih gaada yang diajarin planogram kah? Masa konten di TikTok & Threads barangnya kaya gini semua,” tulis akun tersebut.
Unggahan itu kemudian ramai mendapat tanggapan dari netizen lain. Sebagian menilai tata letak produk di dalam toko terlihat tidak rapi dan tidak memiliki standar display seperti minimarket modern.
“Kenapa vibesnya jadi kaya toko palsu di Korea Utara sih,” tulis salah satu netizen.
Netizen lain mengaku mulai sering melihat konten terkait Koperasi Desa Merah Putih di media sosial dan menilai pola penataan produknya hampir seragam.
“Jujur konten kopdes-kopdes ini dh mulai aktif di TikTok dan yup nata barangnya gini semua di tatar anak-anak retail luu,” balas netizen lainnya.
Ada pula netizen yang membandingkan tampilan koperasi tersebut dengan toko lain di sekitarnya.
“Rapian dan ringkes yang ada di dua toko seberang itu,” tulis akun lain.
Sementara itu, netizen lainnya menilai toko semestinya memiliki sistem pengelolaan display produk yang lebih profesional agar nyaman dilihat konsumen.
“Seharusnya ada management display,” tulis netizen tersebut.
Istilah planogram sendiri dikenal dalam dunia ritel sebagai metode penataan produk di rak toko secara terstruktur untuk memudahkan konsumen mencari barang sekaligus meningkatkan daya tarik visual toko.
Baca Juga: Jokowi Tak Akan Bisa Menghipnotis Kembali Bangsa Indonesia, Begini Kata Pengamat
Sebelumnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program yang didorong pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan memperluas perputaran uang di daerah. Program tersebut juga disebut menjadi bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput.
