HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Secara ekonomi, meski tak menggunakan dolar secara langsung, masyarakat desa menjadi kalangan yang paling cepat merasakan dampak pelemahan rupiah.
Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Abdul Muttalib Hamid, menilai pandangan yang dilontarkan presiden itu keliru secara ekonomi makro. Pelemahan rupiah justru berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama di pedesaan.
Masyarakat desa memang tidak menggunakan dolar secara langsung dalam transaksi sehari-hari. Namun, mereka tetap terkena imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, pupuk, energi, hingga biaya produksi pertanian yang terus meningkat.
Ketika kurs dolar menembus Rp17.600, dampaknya tidak berhenti di sektor keuangan atau perdagangan internasional saja. Efeknya menjalar ke harga barang-barang yang digunakan masyarakat setiap hari karena banyak komoditas nasional masih bergantung pada impor bahan baku maupun produk jadi.
“Pelemahan rupiah di atas Rp17.600 per dolar AS bukan sekadar isu makroekonomi, tetapi langsung menjalar ke biaya hidup masyarakat desa,” katanya.
Anggapan bahwa warga desa tidak terdampak karena tidak membeli dolar merupakan kesalahan dalam memahami mekanisme ekonomi modern. Dalam ekonomi makro, terdapat mekanisme exchange rate pass-through, yakni ketika rupiah melemah maka harga barang impor meningkat dan memicu inflasi yang akhirnya menekan daya beli masyarakat.
Dampak tersebut justru paling terasa di desa karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin terserap untuk kebutuhan pangan dan energi.
Ketika harga kebutuhan dasar naik, tekanan ekonomi langsung dirasakan masyarakat kecil.
“Warga desa memang tidak membeli dolar, tetapi mereka membeli bensin, pupuk, minyak goreng, pakan ternak, hingga sembako yang harganya ikut naik akibat pelemahan rupiah,” ujarnya.
Kenaikan dolar memicu imported inflation atau inflasi impor, terutama pada komoditas yang masih sangat bergantung pada luar negeri seperti gula, gandum, kedelai, daging sapi, obat-obatan, elpiji, hingga BBM.
Akibatnya, harga barang di pasar domestik ikut terdorong naik meski masyarakat tidak pernah bertransaksi menggunakan mata uang asing. Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan terdampak pelemahan rupiah.
Pupuk Urea dan NPK, misalnya, masih memiliki ketergantungan impor yang tinggi sehingga kenaikan dolar otomatis meningkatkan biaya produksi petani.
“Kenaikan harga pupuk membuat biaya tanam naik, margin keuntungan petani turun, bahkan berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian,” katanya.
Selain pertanian, kurs lemah rupiah juga berdampak serius di sektor konstruksi. Pelemahan rupiah telah memicu kenaikan harga material bangunan seperti besi, baja, semen, hingga berbagai peralatan proyek yang masih bergantung pada impor.
Kondisi itu membuat biaya pembangunan meningkat dan berdampak berantai terhadap harga properti maupun proyek infrastruktur di daerah.
“Harga bahan baku konstruksi naik, margin kontraktor tergerus, biaya proyek meningkat, lalu harga properti ikut terdorong naik. Ini efek berantai dari depresiasi rupiah,” ujar Muttalib.
Pelemahan rupiah ini berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian nasional apabila terus berlangsung dalam jangka panjang. Salah satu risiko yang dikhawatirkan ialah perlambatan investasi, penurunan produksi industri, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kondisi itu nantinya akan kembali membebani desa karena masyarakat kota yang kehilangan pekerjaan berpotensi kembali ke kampung halaman tanpa tersedianya lapangan kerja baru.
“PHK di kota akan memicu urbanisasi balik ke desa tanpa tersedianya lapangan kerja baru. Beban ekonomi pedesaan akan semakin berat,” katanya.
Kondisi rupiah di level Rp17.600 per dolar AS saat ini sudah berada sekitar 6,7 persen di atas asumsi kurs dalam APBN 2026 yang dipatok Rp16.500 per dolar AS.
Berdasarkan simulasi ekonominya, pelemahan tersebut berpotensi memicu inflasi pupuk sekitar 5,4 persen, inflasi sembako 3,4 persen, serta kenaikan inflasi BBM sekitar 4 persen.
Karena itu, pernyataan yang menyederhanakan dampak kurs hanya pada masyarakat yang bepergian ke luar negeri berpotensi menyesatkan publik karena mengabaikan hubungan erat antara nilai tukar dan ekonomi riil masyarakat.
“Masyarakat desa adalah pihak yang paling akhir menyadari gejolak kurs, tetapi justru paling cepat merasakan dampak kenaikan harga,” tutupnya. (an/zuk)
