Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan porsi Domestic Market Obligation (DMO) MinyaKita kepada BUMN sebagai Distributor 1 (D1) meningkat. Kini, porsinya sudah lebih dari 50 persen.
Langkah itu dinilai bisa membuat harga MinyaKita tidak melejit. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru Dwi Putra, menjelaskan hal ini diharapkan bisa membuat harga MinyaKita lebih mudah dikendalikan.
“Kita harapkan dengan penguasaan yang lebih besar ke BUMN ini baik Bulog dan ID FOOD ini juga secara konstan pengendalian lebih mudah dilakukan oleh pemerintah,” ujar Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Inflasi, Senin (18/5).
Berdasarkan data dari 26 Desember 2025-13 Mei 2026, dari total 545.999 ton total DMO MinyaKita, 51,98 persennya sudah berada di dalam kendali distribusi BUMN, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD.
Dari porsi tersebut, Bulog memegang 227.741 ton atau 41,71 persen dari total DMO untuk BUMN. Sementara ID Food 56.089 ton atau 10,27 persen.
Nawandaru menjelaskan mayoritas provinsi di Indonesia masih mengalami kenaikan 0-3 persen. Meski begitu, ia memastikan saat ini harga MinyaKita di mayoritas pasar di Indonesia memang masih terkendali. Tercatat, 27 provinsi dengan rata-rata harga MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan maksimal toleransi 2 persen atau Rp 16.000 per liter.
“Dan ini memang masih sedikit di atas HET yang ditetapkan. Namun fungsi dari minyak kita ini adalah sebagai pengendali atau sebagai penahan harga. Kita harapkan secara konsisten dan kontinu penyalurannya dan keberadaannya ini bisa mengamankan stok atau pasokan yang ada di pasar,” kata Nawandaru.
Nawandaru mengakui memang masih ada daerah yang mengalami kenaikan di atas 3 persen sampai 5 persen yaitu Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Untuk itu, Kemendag juga tengah melakukan upaya mengamankan pasokan ke daerah tersebut.
“Kami coba kemarin konsolidasi dengan Perum Bulog dan ID FOOD bagaimana untuk bisa kita dorong pasokannya lebih kontinu. Kontinuitasnya itu penting, jadi satu bulan jangan hanya satu bulan sekali tapi bisa ditegakkan menjadi dua kali untuk pengiriman pasokan ke wilayah kepulauan yaitu adalah Maluku dan Maluku Utara,” tutur Nawandaru.
