Saham-saham bank jumbo tak berdaya sehingga anjlok puluhan persen sejak awal tahun. Saham-saham itu menjadi sasaran utama aksi jual investor asing secara masif di tengah gonjang-ganjing pasar modal Indonesia.
Emiten yang selama ini dianggap sebagai pilihan paling aman di Bursa Efek Indonesia (BEI) justru ikut tertekan seiring merosotnya kepercayaan investor terhadap aset saham Indonesia.
Empat bank jumbo yang masuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV harga sahamnya anjlok signifikan secara year to date (ytd) alias tahun berjalan. Keempat bank itu adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).
Berdasarkan data BEI secara ytd, saham BBCA terkoreksi 26,32% ke level Rp 5.950, BBRI turun 17,21% ke Rp 3.030, BMRI melemah 19,41% ke Rp 4.110, sedangkan BBNI terkoreksi 13,96% ke Rp 3.760.
Sejak awal Mei 2026, BMRI dijual asing senilai Rp 2,25 triliun dan BBCA sebesar Rp 628,5 miliar. Sementara BBRI mencatatkan net buy senilai Rp 385,5 miliar dan BBNI senilai Rp 96,3 miliar.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai tekanan terhadap saham bank jumbo tersebut bukan disebabkan oleh pelemahan fundamental perbankan secara drastis. Dia mengatakan, secara agregat pelemahan saham bank KBMI IV lebih banyak dipicu kombinasi sentimen eksternal dan domestik.
Menurut dia, faktor seperti turunnya minat investor terhadap aset Indonesia, tekanan nilai tukar rupiah, dan ekspektasi suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama menjadi pemicu utama. Selain itu, isu kredibilitas pasar saham domestik hingga kekhawatiran terhadap perlambatan pertumbuhan laba perbankan memberi tekanan kuat ke pasar.
“Faktor domestik yang paling menekan adalah pelemahan rupiah, turunnya kepercayaan investor asing terhadap pasar saham Indonesia, serta kekhawatiran terhadap prospek margin bunga bersih,” kata Josua kepada Katadata, Senin (18/5).
Dia menjelaskan, dari sisi industri perbankan, fundamental masih relatif solid. Kredit per Maret 2026 masih tumbuh 9,49% secara tahunan, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 13,55%, dan rasio loan to deposit (LDR) berada di level longgar 84,63%. Dengan kondisi tersebut, tekanan terhadap saham perbankan lebih disebabkan penurunan valuasi dan arus keluar dana asing, bukan karena krisis likuiditas.
Josua menambahkan, pelemahan rupiah membuat ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk memangkas suku bunga semakin terbatas. Ketika suku bunga acuan bertahan di level 4,75%, pasar melihat potensi penurunan biaya dana bank menjadi lebih sempit.
Di saat yang sama, permintaan kredit belum cukup kuat untuk mendorong ekspansi agresif, sementara persaingan bunga kredit dan dana terus menekan margin. Kondisi ini membuat investor menurunkan ekspektasi pertumbuhan laba, terutama pada bank-bank besar yang sebelumnya diperdagangkan dengan valuasi premium.
Josua menlanjutkan, tekanan eksternal juga memperburuk sentimen. Konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak, memperkuat tekanan inflasi global, dan menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed).
Menurut dia, situasi tersebut mempersempit ruang penurunan suku bunga domestik karena BI harus menjaga stabilitas rupiah, mempertahankan daya tarik imbal hasil, serta mengantisipasi risiko defisit transaksi berjalan dan tekanan fiskal.
“Dalam kondisi seperti ini, investor asing cenderung mengurangi posisi pada saham-saham paling likuid, dan bank KBMI IV menjadi sasaran utama karena merupakan pintu keluar paling mudah bagi dana asing,” ujar Josua.
Sentimen negatif juga diperkuat hasil evaluasi indeks MSCI pada Mei 2026. Meski bank-bank KBMI IV bukan menjadi pusat persoalan free float, keputusan MSCI menghapus enam saham Indonesia dari indeks utama dan 13 saham dari indeks kecil memicu persepsi risiko yang lebih tinggi terhadap pasar domestik secara keseluruhan.
Investor global menilai persoalan investability, transparansi, free float, konsentrasi kepemilikan, dan likuiditas pasar Indonesia belum sepenuhnya terselesaikan. Dampaknya, tekanan jual meluas ke saham-saham paling likuid, termasuk sektor perbankan.
Secara kualitatif, tekanan jual asing terhadap saham bank jumbo cukup terasa. Investor asing tercatat melakukan net sell sekitar US$ 2,9 miliar di pasar saham Indonesia secara year-to-date hingga akhir April 2026, dengan saham perbankan menjadi salah satu target utama.
Kendati demikian, dia menilai prospek bank KBMI IV ke depan masih terbagi dalam dua skenario. Dalam jangka pendek, tekanan diperkirakan masih berlanjut selama rupiah belum stabil, sentimen MSCI belum mereda, harga minyak tetap tinggi, dan The Fed belum memberi sinyal pemangkasan suku bunga yang lebih jelas.
Namun secara fundamental, bank-bank besar masih ditopang modal kuat, likuiditas memadai, basis dana murah, kualitas aset yang terjaga, serta skala bisnis yang besar.
Karena itu, ketika tekanan eksternal mulai mereda dan arus keluar dana asing berhenti, valuasi saham yang kini telah terkoreksi dalam berpotensi kembali menarik bagi investor jangka menengah. “Dengan kata lain, saham KBMI IV saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan pasar, bukan krisis fundamental perbankan,” kata Josua.
Di sisi lain, sentimen pasar juga sempat diwarnai kekhawatiran terkait rencana revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, revisi tersebut tidak bersifat mandatori bagi perbankan dalam menyalurkan kredit ke program prioritas pemerintah. Menurut dia, berbagai program prioritas pemerintah, termasuk program perumahan rakyat, justru dapat menjadi peluang bisnis baru bagi industri perbankan.
Kendatipun begitu, sejumlah pelaku industri menilai aturan baru itu berpotensi menekan fleksibilitas bank, khususnya bank swasta, apabila diwajibkan menyalurkan kredit ke proyek-proyek yang dinilai kurang menguntungkan.
Revisi aturan tersebut akan mengarahkan bank untuk mengalokasikan sebagian kreditnya ke sektor-sektor yang masuk dalam Program “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto. Sebut saja pembangunan 3 juta rumah terjangkau, pengembangan koperasi desa, hingga hilirisasi sumber daya alam.
Selama ini, pemerintah lebih banyak mengandalkan bank-bank pelat merah untuk menopang pembiayaan program strategis tersebut. Jika aturan baru diterapkan, keterlibatan bank swasta diperkirakan akan meningkat.
