Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia melalui program Perlinsos Digital. Sistem ini dirancang memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial secara mandiri, mengecek status kelayakan, hingga mengajukan sanggahan apabila merasa tidak tepat sasaran.
Program ini diperkenalkan dalam media briefing bersama redaksi media nasional yang digelar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/5).
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa Perlinsos Digital dirancang sebagai sistem layanan yang menyatukan seluruh proses bantuan sosial dalam satu alur digital yang transparan dan mudah diakses masyarakat.
“Dari POV masyarakat, ini akan menjadi journey yang seamless. Dia mulai dari masuk, mendapatkan nomor registrasi, mendapatkan layak atau tidak layak, sampai sanggah, sampai kemudian hasil akhir itu dalam satu rantai,” ujar Mira.
Dalam mekanismenya, warga dapat mengakses portal Perlinsos, melakukan verifikasi wajah berbasis biometrik yang divalidasi dengan data Dukcapil, lalu memilih program bantuan sosial seperti PKH atau BPNT.
“Nanti dilakukan verifikasi wajah biometrik kemudian divalidasi dengan Dukcapil. Kita pilih programnya PKH Keluarga Harapan, BPNT Bantuan Pangan Non Tunai,” katanya.
Setelah itu, sistem akan secara otomatis memproses kelayakan melalui pertukaran data lintas instansi, termasuk data kendaraan, listrik rumah tangga, hingga status pekerjaan.
“Baru di situ di tahap keempat mesin bekerja. Mesin bekerja tanya sana sini, ada delapan instansi,” tambah Mira.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshori Yusuf, menyoroti persoalan utama dalam penyaluran bansos selama ini, terutama tingginya kesalahan sasaran bantuan sosial.
Ia mengungkapkan masih besarnya ketimpangan data penerima bantuan di Indonesia.
“Exclusion error-nya jangan kaget, 70%. Artinya 70% orang yang berhak, yang miskin, tidak mendapatkannya,” ujar Arief.
Selain itu, ia juga menyebut adanya inclusion error yang cukup tinggi, yakni bantuan justru diterima oleh kelompok yang tidak berhak.
“40% orang yang seharusnya tidak layak, dapet,” katanya.
Dalam pemaparannya, Arief menyoroti bahwa salah satu akar persoalan adalah data sosial ekonomi yang belum mutakhir, sehingga menyebabkan banyak ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.
Ia menjelaskan, Perlinsos Digital dibangun untuk memperbaiki masalah tersebut melalui pemutakhiran data secara lebih cepat dan terintegrasi, termasuk kemungkinan pendaftaran mandiri oleh masyarakat berbasis data real-time.
“Nanti kalau ada digitalisasi, orang yang membutuhkan akan langsung daftar dengan hp-nya dan pada saat itu juga akan memasukkan data yang akan dipakai untuk menentukan desilnya. Jadi live,” ujarnya.
Arief juga menambahkan bahwa sistem ini diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus mengurangi hambatan birokrasi dalam penyaluran bantuan sosial.
Bagi warga yang dinyatakan tidak layak, sistem menyediakan mekanisme sanggah secara langsung.
“Kalau tidak layak, padahal yang bersangkutan merasa saya layak deh, boleh sanggah. Jadi ini sangat fair dan juga sangat transparan,” kata Mira.
Perlinsos Digital merupakan bagian dari program yang diusung Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), sebuah komite yang diketuai oleh Luhut Binsar Pandjaitan dalam percepatan transformasi digital layanan pemerintah.
Komite ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PANRB, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPKP, LKPP, hingga BSSN.
Sistem Perlinsos Digital dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang mengintegrasikan data lintas instansi pemerintah dalam satu sistem terpadu guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
