Jakarta, VIVA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren (ponpes).
Dia bahkan berkesimpulan, saat ini Indonesia sudah masuk dalam kondisi darurat kekerasan.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam pembukaan agenda Temu Nasional Pondok Pesantren di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2026. Acara ini turut dihadiri oleh Pengasuh Ponpes KH. Said Aqil Siradj, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
"Peristiwa kekerasan, baik kekerasan fisik, mental maupun kekerasan seksual di seluruh hal lini terjadi. Secara pribadi saya berkesimpulan sudah sampai pada level darurat kekerasan," kata Cak Imin dalam sambutannya.
Cak Imin mengatakan berbagai kasus kekerasan seksual hingga penculikan menjadi atensi partainya.
"Penculikan anak, penistaan siswa dan berbagai kekerasan bahkan di kampus dan terakhir juga di pesantren," tutur dia.
Dia menjelaskan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren tidak bisa diatasi sendiri melainkan butuh kerja sama semua pihak. PKB, kata dia, berkomitmen untuk berdiri dan mengawal seluruh kasus kekerasan seksual yang terjadi.
"PKB terdepan mengawal dan menjaga pesantren dari upaya penghancuran secara sistematik. Karena pesantren telah terbukti mendidik, menyiapkan dan menjadi benteng," jelas dia.
Dalam acara ini, PKB pun menginisiasi penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Pesantren Anti Kejahatan Seksual.
Komitmen ini mempertemukan unsur pesantren, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam satu langkah bersama menciptakan lingkungan pesantren yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Dir TIPD PPA dan PPO Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah, serta Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si.
Adapun perwakilan pesantren yang turut menandatangani komitmen tersebut antara lain KH. Cholil Nawawi mewakili Zona Bali-Jawa, Nyai Hj. Laili Arifah mewakili Sumatera, KH. Ahmad Fauzan Soleh mewakili Kalimantan, dan Nyai Nurul Husna Alfayana mewakili kawasan Indonesia Timur.
