Pemprov Papua Tengah Fasilitasi 250 Pelajar OAP Seleksi Sekolah Kedinasan

Para pelajar dari delapan kabupaten di Papua Tengah mendapatkan pengarahan tes kesehatan di halaman Kantor BKPSDM Papua Tengah, Nabire, Senin (18/5/2026). BKPSDM Papua Tengah memfasilitasi 250 pelajar OAP untuk mengikuti seleksi sekolah kedinasan, melalui program bimbel atau bimbingan belajar, serta pendampingan terintegrasi. (Sumber: ANTARA/Ali Nur Ichsan)

NABIRE, KOMPAS.TV - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah memfasilitasi 250 pelajar orang asli Papua (OAP) untuk mengikuti seleksi sekolah kedinasan, melalui program bimbel atau bimbingan belajar, serta pendampingan terintegrasi.

Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa menyebut dukungan yang diberikan pemerintah daerah tidak hanya sebatas informasi, namun juga pembekalan teknis. Hal itu dimaksudkan agar pelajar lebih siap menghadapi seleksi berbasis computer assisted test (CAT).

Baca Juga: BMKG Peringatkan 9 Wilayah Hujan Lebat Sabtu 16 Mei, Jawa Timur hingga Papua Waspada

Ia juga mengatakan, nantinya 250 pelajar OAP tersebut mengikuti bimbel gratis selama satu bulan di Jayapura, dilengkapi simulasi tes CAT.

“Seluruh kebutuhan mulai dari pemeriksaan kesehatan, tiket perjalanan, hingga biaya bimbel ditanggung oleh pemerintah provinsi,” ujarnya, Senin (18/5/2026), melansir dari Antara.

Denci menambahkan, langkah tersebut menjadi upaya dalam membuka akses dan memperluas pemahaman pelajar terkait pilihan sekolah kedinasan di berbagai kementerian.

Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian yang memiliki sekolah kedinasan, seperti Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara. 

“Selama ini masyarakat hanya mengenal IPDN sebagai sekolah kedinasan, padahal ada banyak sekolah kedinasan lain di kementerian berbeda,” jelasnya.

Sebanyak 250 pelajar OAP yang difasilitasi berasal dari delapan kabupaten dengan jumlah rata-rata sekitar 32 orang per kabupaten. Mereka lulusan SMA/SMK tahun 2024 sampai 2026, atau dengan rentan umur dari 18 sampai 21 tahun.

Dalam kesempatan itu, Denci turut memastikan pelajar yang dinyatakan lulus seleksi akan tetap mendapat dukungan dari pemerintah daerah, termasuk fasilitas tempat tinggal apabila sekolah kedinasan yang dituju tidak menyediakan asrama.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Gading-Persada

Sumber : Antara