jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) secara khusus menyapa Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin dalam acara Temu Nasional Pondok Pesantren.
Momen tersebut terjadi saat Cak Imin menyampaikan sambutannya dalam acara yang dihadiri pimpinan pondok pesantren tersebut.
BACA JUGA: Heboh Pimpinan Ponpes Cabuli Santriwati, Cak Imin: Jangan Mudah Percaya Mondok Gratis
"Kiai Ghaffar Rozin, Ketua PWNU Jawa Tengah. Mana Gus Rozin tadi ya? Penting nih menjelang muktamar," kata Cak Imin disambut tawa hadirin yang hadir, Senin (18/5).
Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin sendiri menjadi sorotan setelah Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar muktamar paling lambat awal Agustus 2026.
BACA JUGA: Muktamar ke-35 NU Dijadwalkan 1-5 Agustus 2026, Lokasi Segera Ditentukan
"Jika hingga Agustus 2026 muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU," kata Gus Rozin beberapa waktu lalu.
Gua Rozin menjelaskan kedatangan para ketua PWNU ke kantor PBNU itu sebagai bentuk konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi.
BACA JUGA: Menyongsong Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama: Membincang Peluang, Menghitung Suara
Menurut dia, ada keprihatinan mendalam pascakesepakatan islah belum ada progres yang berarti untuk memecahkan kebuntuan komunikasi pada elite PBNU.
Forum juga telah berdiskusi beberapa kali dan tidak menemukan solusi lain kecuali melalui pelaksanaan muktamar sesegera mungkin.
Aspirasi tersebut disampaikan dan diterima Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar secara daring dan diterima secara langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di ruang kerjanya.
Forum menilai keterlambatan pelaksanaan muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi serta menghambat fokus NU dalam menjalankan peran strategis di tingkat kebangsaan dan keumatan.
Menurut Gus Rozin, ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Ketua PWNU se-Indonesia kepada PBNU.
Pertama, PBNU diminta melaksanakan muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.
Kedua, PBNU diminta konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026.
Hal itu mencakup pembentukan panitia munas/konbes dan muktamar, serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).
Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta muktamar, meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan.
Sikap tersebut didukung 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan dan diklaim menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Kenny Kurnia Putra
