JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, meminta program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dibuat lebih berkesinambungan.
Menurut dia, bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebaiknya tidak berhenti di jenjang sekolah, tetapi terus berlanjut hingga perguruan tinggi.
Cecep menilai, KJP yang diberikan kepada siswa perlu menjadi jembatan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi melalui program KJMU.
Baca juga: Pengamat Minta Pemprov DKI Aktif Jemput Bola Cari Warga Layak Penerima Bantuan Pendidikan
“Kalau KJP itu untuk sekolah, lalu KJMU untuk mahasiswa. Menurut saya ini program yang bagus dan harus berkesinambungan,” kata Cecep saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/5/2026).
Ia mengatakan, Pemprov DKI perlu memastikan penerima KJP memiliki peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui KJMU, terutama bagi masyarakat rentan.
Menurut Cecep, bantuan pendidikan harus dirancang sebagai rangkaian program yang saling terhubung, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Ia mencontohkan, siswa penerima KJP yang memiliki prestasi dan kemampuan akademik baik dapat diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program KJMU.
“Yang penting masyarakat rentan di DKI jangan sampai ada yang tidak sekolah. Setelah itu kalau memang prestasinya baik dan kemampuannya cukup, lanjutkan ke KJMU,” ujar dia.
Baca juga: KJP-KJMU Telat Cair 2 Hari, Pramono Curhat Akun IG Diserbu 1.000 Lebih Komentar
Selain itu, Cecep juga menyoroti pentingnya pendidikan vokasi dalam program bantuan pendidikan di Jakarta. Menurut dia, tidak semua siswa harus diarahkan ke jenjang akademik S1.
Sebagian siswa, kata Cecep, bisa lebih cocok melanjutkan ke pendidikan vokasi seperti D3 atau D4 agar lebih cepat terserap ke dunia kerja.
“Kalau memang lebih cocok ke pendidikan vokasi, ya arahkan ke sana. Jadi mereka juga bisa cepat bekerja,” ucapnya.
Cecep menambahkan, Pemprov DKI tidak hanya perlu memperhatikan akses pendidikan, tetapi juga kualitas pendidikan, fasilitas sekolah, hingga keterhubungan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
“Pendidikan itu bukan hanya soal akses, tapi juga kualitas pendidikan, fasilitas pendidikan, dan bagaimana kurikulumnya bisa link and match dengan kebutuhan kerja,” kata dia.
Ia juga menilai program bantuan pendidikan harus benar-benar tepat sasaran. Karena itu, pendataan penerima KJP dan KJMU perlu diperbaiki agar warga yang layak tidak terlewat.
Baca juga: Pramono Sebut Ketimpangan Ekonomi di Jakarta Turun, KJP hingga KLJ Dipastikan Lanjut
Menurut Cecep, pemerintah perlu melibatkan RT, RW, kelurahan, hingga organisasi masyarakat dalam proses pendataan penerima bantuan.
