Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mewanti-wanti pemerintah agar tidak menyerahkan distribusi Compressed Natural Gas (CNG) 3 Kg kepada satu pihak saja. Belajar dari pengalaman distribusi LPG, Fahmy menilai pasar yang kompetitif akan menciptakan efisiensi harga yang menguntungkan konsumen maupun negara.
Menurut Fahmy, keterlibatan berbagai pihak, mulai dari BUMN energi hingga sektor swasta, sangat diperlukan untuk membangun ekosistem energi baru tersebut.
“Saya kira dibuka saja, siapa saja boleh ikut,” ujar Fahmy kepada Warta Ekonomi, Selasa (19/5/2026).
Fahmy menambahkan, pemberian hak monopoli hanya akan menjadi beban bagi perusahaan yang ditunjuk dan berisiko membuat harga produk menjadi lebih mahal.
“Tidak perlu dimonopoli oleh Pertamina, misalnya. Justru itu akan menjadi beban bagi Pertamina sendiri. Jadi, untuk CNG silakan pemainnya siapa saja, apakah BUMN, swasta nasional, atau bahkan asing,” tegasnya.
Langkah mendorong konversi ke CNG dinilai krusial mengingat ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG masih sangat tinggi. Saat ini, sekitar 70–80 persen kebutuhan LPG nasional dipenuhi dari impor. Pemerintah juga baru-baru ini mengonfirmasi tambahan pasokan LPG dari Australia melalui fasilitas Inpex guna mengamankan stok domestik.
Untuk mempercepat konversi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan pemesanan perdana sekitar 100.000 unit tabung CNG tipe 4 dari China. Langkah itu ditempuh karena teknologi tabung ringan berbahan fiber composite tersebut belum diproduksi massal di dalam negeri.
Baca Juga: Pengamat UGM Dukung Impor Tabung CNG di Tahap Awal, Ini Alasannya
Baca Juga: Pemerintah Bakal Impor Tabung CNG 3 Kg Minimal 100 Ribu Unit
Terkait rencana impor tabung pada tahap awal tersebut, Fahmy menilai langkah itu wajar agar program dapat segera berjalan.
“Kalau untuk tahap awal tabungnya masih harus diimpor, saya kira tidak masalah. Yang penting programnya jalan dulu. Nanti, pada saatnya, tabung itu bisa diproduksi sendiri di Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fahmy menekankan bahwa cadangan gas alam domestik Indonesia sangat melimpah. Dengan banyaknya pemain yang terlibat dalam distribusi, efisiensi diyakini akan tercipta sehingga harga keekonomian CNG dapat lebih murah dibandingkan LPG. Kondisi tersebut diharapkan mampu mengurangi beban subsidi energi pemerintah.
“Semakin banyak pesaingnya akan mendorong efisiensi sehingga harganya bisa lebih murah. Kalau berlaku harga keekonomian dan ada banyak pemain, mereka akan mencapai efisiensi. Kalau harganya murah, untuk apa disubsidi lagi?” tuturnya.
Pemerintah menargetkan uji coba dan pematangan penggunaan tabung CNG berlangsung dalam tiga bulan ke depan. Fahmy berharap transisi tersebut dikawal dengan kebijakan pasar yang terbuka agar manfaat ekonomi gas domestik dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Pengalaman LPG sebaiknya menjadi pelajaran. Untuk CNG, dibebaskan saja siapa yang berminat, baik BUMN, swasta nasional, maupun swasta asing,” pungkasnya.
