Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa gedung baru Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, harus berfungsi sebagai tempat yang ramah dan terbuka bagi seluruh warga. Fasilitas yang mewah tidak boleh mengubah esensi utama gedung pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.
"Walaupun tempatnya ini bagus, tetap harus menjadi 'Rumah Rakyat'. Terbuka bagi masyarakat. Tugas kita semua adalah memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih gampang, lebih baik kepada masyarakat," kata Pramono di lokasi peresmian, Selasa, 19 Mei 2026.
Baca Juga :
Resmikan Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Pramono Ingatkan Tak Abai PerawatanPramono juga mengingatkan jajarannya agar tidak abai dalam urusan pemeliharaan aset dan pelayanan warga setelah gedung ini resmi beroperasi. Menurutnya, aspek perawatan sering kali menjadi tantangan terbesar setelah sebuah fasilitas selesai dibangun.
"Membangun itu gampang, tetapi yang sering jadi persoalan adalah merawat," tegas Pramono.
Sebagai informasi, pembangunan gedung megah ini merupakan wujud sinergi berupa pemenuhan kewajiban Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) dari pihak pengembang, yakni PT Danayasa Arthatama.
Merespons instruksi tegas tersebut, Camat Kebayoran Baru, Iwan Santoso, memastikan pihaknya siap melakukan perawatan maksimal sekaligus menjaga kualitas pelayanan. Hal ini tetap diupayakan meski anggaran pemeliharaan gedung baru tersebut belum masuk dalam APBD 2025 maupun 2026.
Sebagai siasat awal, pihak kecamatan mengeluarkan instruksi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kecamatan Kebayoran Baru untuk saling menjaga kebersihan ruangan melalui skema pengelolaan sampah mandiri.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Metro TV/Muhammad Iqbal Sidiq.
"Kami buat imbauan, kepada seluruh ASN dan termasuk nanti warga bahwasanya sampah yang dihasilkan oleh para ASN ini dibawa pulang yang non-organiknya," ungkap Iwan.
Ia menambahkan, sementara untuk sampah organik, pihak kecamatan telah menyiapkan tempat penampungan khusus untuk nantinya dikelola menjadi kompos. Dengan begitu, kebersihan "Rumah Rakyat" yang baru ini tetap terjaga secara swadaya.
