JAKARTA, KOMPAS – Perum Bulog mengusulkan penambahan penyaluran cadangan beras pemerintah bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, Badan Gizi Nasional (BGN), dan program Bantuan Pangan. Khusus ASN, TNI/Polri, dan BGN, total beras yang bakal disalurkan sebanyak 4,3 juta ton per tahun.
Bulog membagi sasaran penerima penyaluran cadangan beras bulog (CBP) itu dalam dua kategori, yakni Pasar Umum dan Khusus. Pasar Umum mencakup ASN, TNI/Polri, dan BGN. Sementara Pasar Khusus berupa keluarga berpenghasilan rendah penerima program Bantuan Pangan.
Direktur Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, Selasa (19/5/2026), menjelaskan, total beras yang akan disalurkan untuk ASN dan TNI/Polri sebanyak 2,8 juta ton per tahun. Sementara untuk BGN, beras yang disalurkan sebanyak 1,5 juta ton per tahun.
“Khusus BGN, CBP yang disalurkan akan digunakan sebagai bahan baku program MBG (Makan Bergizi Gratis,” kata Rizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar secara hibrida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
CBP bagi BGN bakal disalurkan kepada 25.000 SPPG. Setiap SPPG akan mendapat 5.000 ton beras per bulan.
Merujuk data yang dipaparkan Bulog, total beras yang akan disalurkan setiap tahun bagi ASN sebanyak 2,28 juta ton, TNI/Polri 280.966 ton, dan Polri 277.920 ton. Per bulan, setiap pegawai ASN seta anggota TNI dan Polri bakal menerima 40 ton beras.
Sementara CBP bagi BGN, bakal disalurkan kepada 25.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG akan mendapat 5.000 ton beras per bulan. Jumlah beras itu hanya sekitar 4 persen dari total kebutuhan beras setiap SPPG yang sebanyak 125.000 per bulan.
Rizal juga mengungkap penyaluran bantuan pangan berupa beras pada 2026 akan ditambah dari 1,3 juta ton menjadi 1,9 juta ton. Tambahan beras itu akan disalurkan bagi 33 juta keluarga penerima manfaat pada Agustus-November 2026.
“Selain penyaluran beras ke Pasar Umum dan Pasar Khusus, Bulog juga menggulirkan CBP untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Gerakan Pangan Murah, serta bantuan darurat bencana dan KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih),” ungkapnya.
Bulog mencatat, sejak awal Januari 2026 hingga 18 Mei 2026, besar SPHP yang telah disalurkan sebanyak 235.815 ton, bantuan pangan 216.808 ton, dan darurat bencana 11.295 ton. Selain itu, Bulog juga menyalurkan beras untuk program MBG sebanyak 1 juta ton, KDKMP 233 ton, dan golongan anggaran 29.064 ton.
Hingga 18 Mei 2026, stok beras di Bulog, termasuk CBP, mencapai 5,37 juta ton. Jumlah stok beras tersebut masih di bawah total kapasitas gudang-gudang milik dan yang disewa Bulog yang mencapai 6,18 juta ton.
Dalam RDP itu, sejumlah anggota Komisi IV DPR meminta Bulog menjaga kualitas CBP yang melimpah tersebut. Mereka juga meminta Bulog menstabilkan harga beras yang tengah merangkak naik agar tidak membebani masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR, Muhammad Habibur Rochman, misalnya. Ia mengapresiasi kinerja Bulog yang mampu mendulang stok beras hingga 5,37 juta ton per 18 Mei 2026. Kendati begitu, Bulog perlu menjaga dan mengantisipasi stok beras tersebut tidak turun mutu atau rusak.
Kami tidak ingin angkanya terlalu besar, capaiannya tinggi, namun masyarakat masih kesusahan membeli beras di pasar.
Rochman mengungkapkan, saat mengunjungi salah satu gudang Bulog, di Mojokerto, Jawa Timur, ada beras yang usia simpannya lebih dari setahun. Bulog menyatakan beras tersebut masih aman dan belum rusak.
“Kendati begitu, Bulog harus hati-hati jangan sampai beras tersebut kualitasnya turun, bahkan rusak. Jika beras itu sampai rusak atau turun mutu, maka bisa menimbulkan kerugian negara,” katanya.
Selain itu, Rochman melanjutkan, Bulog juga perlu memeratakan penyaluran CBP, terutama ke daerah-daerah yang harga berasnya tinggi. Jangan sampai berlimpahnya CBP hanya menjadi capaian angka yang fantastis, tetapi harus benar-benar dirasakan sampai ke sendi-sendi rumah tangga.
Anggota Komisi IV lainnya, Muhammad Zulfikar Suhardi, meminta Bulog menjaga kualitas beras dan mempertanyakan besaran biaya pemeliharaan beras tersebut. Apabila dana pemeliharaan stok beras yang belimpah itu sangat besar, negara pasti akan turut terbebani.
Untuk itu, agar tidak terlalu membebani negara sekaligus dapat meredam kenaikan harga beras, Bulog sebaiknya segera mengeluarkan stok beras. “Kami tidak ingin angkanya terlalu besar, capaiannya tinggi, namun masyarakat masih kesusahan membeli beras di pasar,” kata Zulfikar.
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Maret dan April 2026, beras mengalami inflasi tahunan masing-masing sebesar 3,71 persen dan 4,36 persen. Sebelumnya, pada Januari dan Februari 2026, beras juga sudah mengalami inflasi masing-masing sebesar 3,44 persen dan 3,61 persen secara tahunan.
Menanggapi hal itu, Rizal mengemukakan, Bulog memelihara stok beras di gudang-gudang penyimpanan secara rutin melalui penyemprotan hama dan fumigasi. Total dana pemeliharaan stok beras sebanyak 5 juta ton itu sekitar Rp 86 miliar.
“Jika dihitung per ton beras, biaya pemeliharaanya sebesar Rp 1.726 per ton,” katanya.
Di samping itu, lanjut Rizal, Bulog juga tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat mutu dan masa simpan beras. Dua di antaranya terkait penerapan teknologi iradiasi pangan dan Akselerator Elektron Energi Tinggi (AEET).
Bulog juga tengah mengambangkan hilirisasi beras. Salah satunya untuk mengubah beras yang usia simpannya lebih dari satu tahun menjadi tepung beras.
Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi XI DPR pada 2 April 2026, Bulog meyebutkan, stok beras Bulog yang telah turun mutu sekitar 65.000 ton. Bulog memproses beras turun mutu itu dengan metode rice to rice atau pemolesan. Sementara yang benar-benar tidak layak konsumsi, dijual untuk pakan ternak dan tepung beras.
