JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menghadiri langsung rapat paripurna DPR pada Rabu (20/5/2026). Prabowo disebut akan berpidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027. Kehadiran Presiden secara langsung itu dinilai untuk meredam gejolak pasar keuangan dan membangun kembali kepercayaan publik.
Rencana kehadiran Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026) dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
“Ya, rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” ucap Saan.
Menurut Saan, kehadiran Prabowo nantinya akan menjadi yang pertama kali dalam sejarah rapat paripurna DPR dalam agenda penyampaian kerangka ekonomi makro. Biasanya agenda penyampaian kerangka ekonomi makro akan disampaikan oleh menteri keuangan, bukan presiden. “Ya, yang saya tahu ya,” kata Saan.
Pidato Presiden terkait keuangan negara, biasanya juga hanya disampaikan saat sidang paripurna DPR yang mengagendakan nota keuangan setiap menjelang 17 Agustus. Di situ Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta rincian asumsi dasar makro, kebijakan fiskal, dan postur anggaran untuk tahun yang akan datang.
Berdasarkan susunan acara rapat paripurna DPR yang diterima Kompas, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 09.45 WIB. Adapun Prabowo akan menyampaikan pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027.
Selain pidato presiden, rapat paripurna juga diisi dengan laporan Badan Legislasi DPR atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Kemudian, penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR.
Sebelumnya, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menyinggung bahwa detail strategi stabilitas ekonomi nasional akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat di hadapan DPR.
Menurut Purbaya, gejolak yang terjadi di pasar keuangan beberapa waktu terakhir dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh faktor persepsi dan dinamika global. Oleh karena itu, tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah memperkuat pola komunikasi dan edukasi kepada pelaku pasar.
”Tidak ada masalah, fondasi ekonomi benar-benar bagus. Tinggal nanti sosialisasi-sosialisasi lebih bagus ke pasar, ke investor seperti apa, begitu saja,” ujar Purbaya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan Presiden Prabowo menyampaikan langsung KEM dalam rapat paripurna DPR menunjukkan pemerintah tengah berupaya meredam gejolak pasar keuangan dan membangun kembali kepercayaan publik.
Menurut Bhima, langkah tersebut tidak lazim karena penyampaian KEM biasanya dilakukan oleh menteri keuangan. Apalagi, KEM dinilai masih bersifat awal dan asumsi-asumsi makronya masih dapat berubah dalam pembahasan APBN.
“Kalau Prabowo yang langsung datang pidato, padahal baru kerangka ekonomi makro, ini menunjukkan sudah segenting itu situasinya sampai harus diyakinkan langsung oleh Prabowo,” ujar Bhima.
Kalau Prabowo yang langsung datang pidato, padahal baru kerangka ekonomi makro, ini menunjukkan sudah segenting itu situasinya sampai harus diyakinkan langsung oleh Prabowo.
Ia menilai, volatilitas pasar keuangan yang terjadi saat ini tidak lepas dari menurunnya kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Sejumlah pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya juga dinilai menimbulkan kontroversi di pasar.
“Volatilitas pasar keuangan sekarang justru muncul karena ketidakpercayaan terhadap kebijakan presiden. Presiden juga beberapa kali blunder dalam komunikasi, terakhir soal ‘warga desa enggak butuh dolar Amerika’,” katanya.
Bhima mengatakan, pidato Presiden di DPR nantinya akan menjadi perhatian pelaku pasar. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menyampaikan optimisme berlebihan yang justru dapat memunculkan skeptisisme baru.
“Kita lihat nanti apakah meyakinkan atau terlalu overoptimistis, justru menimbulkan skeptisisme dari pelaku pasar. Jangan sampai pidatonya malah blunder dan tidak kontekstual,” ujarnya.
Ia juga menilai langkah Presiden turun langsung menunjukkan adanya upaya pemerintah menenangkan pasar keuangan. Namun, pemerintah sesungguhnya memahami sumber persoalan berasal dari kebijakan internal sendiri.
Bhima menambahkan, kepercayaan pelaku pasar tidak akan pulih jika sejumlah program pemerintah belum dibenahi. Ia mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG), koperasi desa (Kopdes), dan Danantara yang dinilai masih memunculkan kekhawatiran investor.
Menurut dia, upaya membangun kembali kepercayaan investor dan publik tidak cukup hanya melalui pidato Presiden, melainkan perlu diikuti reformasi kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan populis pemerintah. “Enggak gampang membangun kepercayaan kalau enggak ada reformasi kebijakan dan memangkas kebijakan populis yang dilakukan sendiri,” kata Bhima.
