JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Forum Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkup Sekretariat Tetap BNPP.
Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi, manajemen risiko, serta efektivitas pencegahan korupsi di kawasan perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Acara dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP, Budi Setyono, mewakili Sekretaris BNPP. Forum ini dihadiri lintas instansi, mulai dari BPKP, LKPP, KPK, hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Budi Setyono menegaskan, penguatan SPIP Terintegrasi adalah fondasi penting dalam reformasi birokrasi demi mewujudkan pengelolaan perbatasan yang profesional.
BNPP diketahui telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 kali berturut-turut. Namun, capaian itu harus diimbangi dengan kualitas pengendalian internal yang kuat dari seluruh pegawai, bukan cuma pimpinan.
Baca Juga:The Maritime Circle, Cara Baru Menikmati Kepemilikan Yacht di Bali“Pengendalian intern bukan untuk mencari kesalahan, tetapi membangun budaya kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas. Kita harus mampu menyiapkan langkah mitigasi, antisipasi, dan respons organisasi terhadap potensi pelanggaran,” ujar Budi Setyono di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Rapor Evaluasi SPIP BNPPBudi juga memaparkan hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan forum ini. Menurutnya, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada manajemen risiko dan efektivitas pengendalian korupsi.
Berdasarkan evaluasi tersebut, indeks maturitas SPIP BNPP tercatat sebesar 2,947, indeks manajemen risiko 2,802, serta indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 2,562.
Forum penguatan SPIP ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, antara lain Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Fauqi Achmad Kharir, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Ketua Satuan Tugas Sosialisasi dan Kampanye KPK Adhi Setyo Tamtomo.
Baca Juga:Pramono Anung Nyerah Diprotes ARMY dan Anaknya Akibat Maksa BTS Konser di Stadion JISMateri yang disampaikan mencakup strategi penguatan pengendalian korupsi, mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penguatan integritas aparatur negara.
Selain sesi pemaparan, kegiatan ini juga diisi dengan penyusunan rencana aksi SPIP Tahun 2026 oleh unit kerja di lingkungan BNPP RI bersama tim BPKP. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pedoman konkret dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern dan pengawasan di lingkungan BNPP maupun PLBN.
Melalui forum ini, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Penguatan SPIP Terintegrasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara yang bersih dan berintegritas.
#regional
