JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengakui tantangan terbesar dalam pendataan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah memastikan data penerima benar-benar akurat.
Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan, data penerima KJP saat ini terhubung dengan berbagai basis data sosial untuk memastikan bantuan pendidikan diterima oleh peserta didik yang membutuhkan.
“Tantangan terbesar dalam pendataan penerima KJP di Jakarta adalah memastikan data penerima benar-benar akurat, mutakhir, dan tepat sasaran,” kata Nahdiana saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Selasa (19/5/2026).
Baca juga: Disdik DKI Evaluasi Berkala Penerima KJP untuk Cegah Salah Sasaran
Menurut dia, data penerima KJP tidak hanya mengacu pada satu sumber, tetapi dipadankan dengan sejumlah data lintas instansi.
“Data penerima KJP terhubung dengan berbagai basis data sosial seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), data kependudukan Dukcapil, data kendaraan, hingga data kepemilikan aset,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta secara berkala melakukan verifikasi dan validasi ulang agar program KJP dapat terus tepat sasaran serta menjangkau peserta didik yang benar-benar membutuhkan.
Baca juga: Penerima KJP Masih Berisiko Tak Lanjut Kuliah, Pengamat Minta Program Berkesinambungan
Nahdiana menjelaskan, untuk memastikan bantuan KJP tepat sasaran, Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data secara berlapis.
“Data penerima dipadankan dengan DTKS, data kependudukan Dukcapil, serta diverifikasi bersama sekolah dan Dinas Pendidikan,” ucapnya.
Selain itu, evaluasi juga dilakukan secara berkala agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
Disdik DKI Jakarta juga memahami masih adanya masukan dari masyarakat terkait penerima KJP yang dinilai kurang tepat sasaran.
Baca juga: KJP-KJMU Telat Cair 2 Hari, Pramono Curhat Akun IG Diserbu 1.000 Lebih Komentar
Karena itu, setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi ulang bersama sekolah dan pemadanan data lintas instansi.
“Jika ditemukan ketidaksesuaian, status penerima dapat dievaluasi kembali sesuai aturan yang berlaku,” tutur Nahdiana.
Di sisi lain, Nahdiana menyebut salah satu dampak paling terasa dari program KJP adalah semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang bisa tetap melanjutkan sekolah.
Baca juga: Pramono Larang Praktik Gadai KJP
“Bantuan ini membantu meringankan kebutuhan pendidikan sehari-hari, mulai dari perlengkapan sekolah hingga biaya penunjang belajar, sehingga keluarga tidak terlalu terbebani,” katanya.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta terus mengevaluasi pengembangan program KJP agar tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini.
“Termasuk mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran digital, perkembangan biaya pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar manfaat program semakin optimal,” kata Nahdiana.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
