Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan turun langsung ke parlemen untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Langkah ini dinilai tidak biasa dan disebut-sebut menjadi momentum politik sekaligus ekonomi penting di tengah tekanan global yang membayangi perekonomian nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden sengaja memilih momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi pemerintah di hadapan parlemen.
“Kebetulan tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” ujar Prasetyo Hadi saat dikonfirmasi, Selasa (19/5/2026).
Kehadiran langsung Presiden dalam penyampaian KEM dan PPKF RAPBN menjadi sorotan karena selama ini agenda tersebut umumnya diwakili menteri terkait.
Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ada aturan yang melarang Presiden tampil langsung di hadapan DPR untuk menyampaikan arah fiskal negara.
“Ya kan sebenernya para menteri itu kan mewakili Presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya, Presiden bisa, kan nggak bisa langsung, itu boleh, boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027,” kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dasco bahkan mengakui langkah tersebut kemungkinan menjadi yang pertama dalam sejarah pembahasan awal RAPBN di Indonesia.
“Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya,” katanya.
Meski demikian, Dasco memilih irit bicara saat ditanya alasan utama Presiden Prabowo mengambil langkah yang tak lazim tersebut.
“Alasannya jangan tanya saya,” ujarnya singkat.
Langkah Presiden Prabowo hadir langsung di DPR dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menunjukkan kendali penuh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Terlebih agenda tersebut digelar ketika pasar keuangan domestik tengah menghadapi tekanan, mulai dari pelemahan rupiah hingga gejolak global yang memicu ketidakpastian ekonomi internasional.
Pemerintah disebut ingin menggunakan momentum Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan untuk membangun optimisme dan konsolidasi nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ke depan. (agr/rpi)
