Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, memaparkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ratusan cagar budaya terdampak bencana di sejumlah daerah pada 2026.
Fadli mengatakan, program pemulihan itu mencakup ratusan cagar budaya di Aceh hingga Sumatera Barat, termasuk satu situs UNESCO.
“Jadi yang waktu itu telah direalisasikan adalah hal ini mengenai rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 2026 ini juga sudah ada datanya,” kata Fadli dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Fadli menjelaskan, pemulihan tersebut masuk dalam perencanaan program perbaikan masyarakat dan ekosistem kebudayaan di wilayah terdampak bencana.
Menurut dia, Aceh menjadi daerah dengan jumlah cagar budaya terdampak terbanyak yang akan masuk tahap rehabilitasi pada 2026.
“Dalam perencanaan program perbaikan untuk pemulihan masyarakat dan ekosistem kebudayaan di Aceh 325 cagar budaya,” ujarnya.
Selain Aceh, pemerintah juga menyiapkan rehabilitasi terhadap 13 cagar budaya di Sumatera Utara serta 21 cagar budaya di Sumatera Barat.
“Sumatera Utara 13, Sumatera Barat 21 cagar budaya dan 1 situs UNESCO,” kata Fadli.
Tak hanya itu, rehabilitasi juga direncanakan untuk lima cagar budaya di Sulawesi Utara. Sementara penanganan di Maluku Utara masih dalam tahap kajian.
“Sulawesi Utara 5 cagar budaya dan Maluku Utara dalam kajian,” lanjutnya.
Fadli mengatakan, rencana rehabilitasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penanganan awal yang telah dilakukan Kementerian Kebudayaan pada akhir 2025.
Pada tahap sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,69 miliar untuk membantu masyarakat budaya, seniman, budayawan, hingga perbaikan cagar budaya terdampak bencana.
“Telah disalurkan tentu pada waktu akhir tahun 2025 sebesar totalnya Rp 9,69 miliar sebagai bagian dari upaya untuk ketika itu membantu masyarakat seniman budayawan dan juga cagar-cagar budaya yang terdampak,” ujarnya.
Ia merinci, bantuan tersebut terdiri dari bantuan logistik kebutuhan dasar, perbaikan sarana dan prasarana, serta dukungan bagi SDM kebudayaan terdampak.
“Penyaluran ini bantuan logistik untuk kebutuhan dasar sebesar Rp 1,45 miliar dari APBN, kemudian juga perbaikan sarana prasarana itu Rp 8,11 miliar juga bersumber dari APBN, dan sisanya 113 juta dari donasi pegawai Kementerian Kebudayaan,” kata Fadli.
Penyaluran bantuan itu direalisasikan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Selain itu, bantuan sarana dan prasarana telah didistribusikan untuk puluhan cagar budaya dan objek diduga cagar budaya (ODCB) di wilayah terdampak.
“Kemudian untuk sarana prasarana didistribusikan untuk 98 cagar budaya dan ODCB di 19 kabupaten kota yang terdampak melalui 3 unit pelaksana teknis BPK,” ujarnya.
