JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat bersama sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk membahas kondisi keuangan daerah dan rencana anggaran pembangunan Jakarta tahun 2027.
Dalam rapat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga membahas opsi penerbitan sukuk atau obligasi daerah untuk membantu pembiayaan pembangunan Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, rapat tersebut turut dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Baca juga: Viral Teror Pocong di Cipondoh Tangerang, Ini Kata Polisi
"Hari ini Pak Gubernur mengundang pimpinan DPRD, juga TAPD, untuk membincangkan RKPD kita 2027 yang pekan depan akan dibahas di dewan," kata Khoirudin di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa.
Dalam rapat itu, Pramono menyampaikan kondisi ekonomi global ikut memengaruhi kemampuan keuangan DKI Jakarta.
Selain itu, pengurangan dana bagi hasil (DBH) hingga Rp 15 triliun juga berdampak memengaruhi ruang anggaran daerah.
"Pada prinsipnya, Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita. Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut," lanjut dia.
Meski begitu, Pemprov DKI memastikan anggaran layanan dasar masyarakat tetap dipertahankan. Program pendidikan, di antaranya KJP, KJMU, dan KJP Plus disebut tidak akan dikurangi.
"Kemudian juga di Dinas Kesehatan juga tidak boleh berkurang. Ini layanan dasar masyarakat," ucap Khoirudin.
Baca juga: Pedagang Hewan Kurban Kuasai Trotoar di Pulogadung Jaktim, Warga Terpaksa Melintas di Jalan
Khoirudin mengatakan prioritas pembangunan Jakarta juga tidak berubah, yakni tetap fokus pada penanganan banjir dan kemacetan.
Di tengah tekanan anggaran, Pemprov DKI juga mulai mempertimbangkan skema creative financing. Salah satu opsi yang dibahas ialah penerbitan obligasi atau sukuk daerah oleh Pemda DKI Jakarta.
Meski demikian, ia menegaskan rencana penerbitan sukuk atau obligasi daerah masih sebatas wacana.
"Ini pun masih pilihan, belum diputuskan, baru wacana," kata dia.
Menurut Khoirudin, pemerintah akan tetap memprioritaskan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, program yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik akan ditempatkan di prioritas berikutnya.
"Secara umum, yang untuk kepentingan masyarakat, prioritas. Yang tidak langsung berhubungan dengan layanan masyarakat Jakarta, itu dibelakangkan," tuturnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
