REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) RI, Prof Nasaruddin Umar, menegaskan tidak ada ajaran Islam yang mendiskreditkan perempuan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Harlah ke-76 Fatayat NU di Masjid Istiqlal, Ahad (17/5/2026).
Dalam acara yang juga dirangkai dengan mengenang 40 hari wafatnya Ketua Umum PP Fatayat NU almarhumah Margaret Aliyatul Maimunah itu, Prof Nasaruddin menyoroti pentingnya membangun cara pandang yang adil terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam.
- UMKM Perempuan di Daerah Butuh Dukungan, Ipemi Dorong Peran Stakeholder
- Rahasia Perempuan Makin Produktif di Era Digital: Manfaatkan AI untuk Kerja
“Tidak ada dalil yang bisa digunakan untuk mendiskreditkan perempuan. Semua ayat yang berbicara tentang relasi gender dalam Alquran menggunakan konsep kesetaraan,” ujar Nasaruddin di hadapan ribuan kader Fatayat NU.
Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, sejumlah tafsir keagamaan yang selama ini dianggap meminggirkan perempuan lebih banyak dipengaruhi budaya patriarkis pada masa tertentu, bukan berasal dari substansi ajaran Alquran.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Karena itu, ia mendorong kader Fatayat NU memiliki keberanian intelektual dalam memahami teks-teks keagamaan secara lebih kontekstual dan berkeadilan gender.
Nasaruddin mencontohkan penafsiran Surat An-Nisa ayat 34 yang selama ini kerap diterjemahkan “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”. Menurutnya, Kementerian Agama kini mendorong pemaknaan yang lebih fungsional.
“Dulu diterjemahkan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sekarang kita pahami sebagai pelindung terhadap perempuan. Jadi relasinya fungsional, bukan struktural,” katanya.
Ia juga menegaskan perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin selama mempunyai kapasitas, integritas, dan kemampuan yang memadai.
“Perempuan jangan merasa berdosa ketika memimpin. Kalau punya kapasitas dan kemampuan, maka tidak ada masalah perempuan menjadi pemimpin,” ucapnya.
Menurut Nasaruddin, kiprah kader-kader perempuan NU selama ini membuktikan bahwa perempuan mampu hadir di berbagai ruang strategis, baik di bidang pendidikan, sosial, pemerintahan, maupun pemberdayaan masyarakat.
“Saya tidak ingin mengatakan berlebihan, tetapi coba bandingkan, ada tidak tokoh-tokoh perempuan dari organisasi lain yang sehebat kader-kader perempuan Nahdlatul Ulama. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di forum-forum internasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Umum PP Fatayat NU Ela Siti Nuryamah menjelaskan, Harlah ke-76 Fatayat NU ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi momentum memperkuat pengabdian perempuan Nahdliyin bagi umat dan bangsa.
Menurut Ela, selama 76 tahun Fatayat NU terus hadir di tengah masyarakat melalui kerja-kerja pendampingan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Fatayat hadir bukan hanya sekadar membuat klaim, tetapi membuktikan diri melalui langkah konkret pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, mulai keagamaan, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi,” ujar Ela dalam sambutannya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Andi Majdah M Zain, mengingatkan tantangan perempuan dan anak saat ini semakin kompleks. Mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan usia anak, perdagangan orang, hingga persoalan kesehatan mental generasi muda.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Tahun 2024, satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya.
Sedangkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2024 menunjukkan satu dari dua anak usia 13–17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan.
“Persoalan perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi dan kekuatan bersama, termasuk organisasi perempuan seperti Fatayat NU yang telah hadir sampai akar rumput,” katanya.
