Pantau - Pemerintah memangkas pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan dana program MBG lebih efektif dan efisien.
Penjelasan itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2026.
"Hasil perintah Bapak Presiden adalah memperbaiki manajemen pengeluaran MBG supaya lebih efektif dan lebih efisien," ungkap Purbaya.
Realisasi Anggaran MBG Sudah Capai Rp75 TriliunHingga 30 April 2026, realisasi penyaluran anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun.
Nilai tersebut setara 22,4 persen dari pagu awal APBN sebesar Rp335 triliun.
Program MBG juga telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat di berbagai daerah.
Selain itu, sebanyak 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut.
Purbaya memberi sinyal pemerintah masih akan melakukan penghematan lanjutan terhadap anggaran MBG meski belum menjelaskan rincian kebijakan berikutnya.
Menurut dia, Presiden Prabowo tengah memperbaiki manajemen program agar belanja anggaran lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga sedang mengevaluasi pola belanja Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program MBG.
"Pemerintah sedang menghitung pola penghematan terbaik tanpa mengurangi efektivitas program pemberian makan bagi murid sekolah," ujarnya.
Belanja Negara Tumbuh 34,3 Persen hingga April 2026Secara umum, realisasi belanja negara hingga April 2026 tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen.
Total belanja negara tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat tumbuh 51,1 persen menjadi Rp826 triliun.
Belanja kementerian dan lembaga tercatat naik 57,9 persen menjadi Rp400,5 triliun.
Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga mencapai Rp425,5 triliun.
Menurut Menteri Keuangan, peningkatan tersebut merupakan hasil strategi pemerataan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun.
Di sisi lain, pendapatan negara tumbuh 13,3 persen dengan realisasi mencapai Rp918,4 triliun.
Dengan kondisi tersebut, defisit APBN hingga 30 April 2026 tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.
