Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja subsidi dan kompensasi tersalurkan sebesar Rp153,1 triliun per 30 April 2026, setara 34,4 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai realisasi itu terdiri atas belanja subsidi sebesar Rp74,9 triliun dan belanja kompensasi Rp78,2 triliun.
"Belanja subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kami bayar sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 19 Mei 2026.
Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta pembayaran uang muka subsidi pupuk, peningkatan volume bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik.
Volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global rentan meningkatkan realisasi subsidi energi. Namun Kementerian Keuangan memastikan, Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi tersebut, termasuk saat lonjakan harga energi pada konflik Rusia dan Ukraina pada 2022.
Ilustrasi. Foto: dok PLN.
Baca Juga :
Menkeu: Defisit APBN Turun Jadi 0,64% per April 2026Hingga April 2026, pemerintah menjaga ketersediaan barang dengan harga bersubsidi yang rinciannya yaitu untuk BBM subsidi mencapai 4.704,6 ribu kiloliter (tumbuh 8,2 persen) dan LPG 3 kilogram sebanyak 2.152,8 juta kilogram (tumbuh 3,7 persen).
Kemudian untuk listrik bersubsidi yang menjangkau 42,9 juta pelanggan (tumbuh 2,2 persen), pupuk bersubsidi sebanyak 2,9 juta ton (tumbuh 25,2 persen), serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 1,54 juta debitur (1,4 persen).
Adapun belanja pemerintah pusat secara keseluruhan telah tersalurkan sebesar Rp826 triliun atau tumbuh 51,1 persen. Bendahara negara menyatakan realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 45,2 triliun atau Rp425,5 triliun.
