Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyebut agenda Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 berjalan sangat spesial dibandingkan biasanya. Nuansa istimewa tersebut karena Kepala Negara hadir secara fisik untuk memaparkan langsung arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
"Rapat Paripurna pada hari ini sangat spesial, karena dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Sidang Dewan yang terhormat," ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 20 Mei 2026.
Puan menjelaskan, KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027 ini merupakan rancangan awal yang krusial sebagai fondasi utama dalam menyusun arsitektur APBN 2027. Di dalamnya, memuat peta jalan kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Lebih dari sekadar hitungan angka, dokumen fiskal kali ini dinilai memiliki peran yang sangat strategis. Dokumen tersebut dirancang untuk mengawal postur keuangan negara agar tetap sehat, sekaligus menjadi tameng dalam menghalau berbagai ketidakpastian global.
Presiden Prabowo Subianto hadir secara fisik untuk memaparkan langsung arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Foto: tangkapan layar YouTube Metro TV.
Baca Juga :
Presiden Sampaikan KEM-PPKF 2027, Said Abdullah: Tepis Keraguan Fiskal"KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan; akan tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri," papar Puan.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, KEM-PPKF 2027 diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi secara angka, melainkan harus mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan tersebut wajib berdampak langsung pada berbagai aspek.
"Pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan.
Langkah pemaparan asumsi makro dan arah fiskal ini pun dipastikan menjadi sorotan banyak pihak. Menurut Puan, rumusan dalam KEM-PPKF ini akan memberikan sinyal kuat kepada banyak pihak.
"Asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku pasar, tentang ruang gerak perekonomian nasional pada 2027," kata Puan.
