Prabowo: Jarak yang Terkaya dan Termiskin Tak Boleh Semakin Lebar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, ketimpangan antara masyarakat yang kaya dan miskin tidak boleh semakin lebar.

Prabowo menegaskan ini saat menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Jarak yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit," kata Prabowo dalam pidatonya.

Baca juga: Prabowo: APBN Adalah Alat untuk Melindungi Rakyat

Untuk itu, ia menargetkan agar rasio gini Indonesia berada di angka 0,362 hingga 0,367 pada 2027, membaik dari target sebelumnya yakni 0377 hingga 0,3890

Di kesempatan ini, Prabowo juga menekankan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia harus tecermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.

Kepala Negara menargetkan agar angka kemiskinan dan pengangguran terbuka turun.

"Karena itu angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5," ucap dia.

Baca juga: Prabowo: Presiden Harus Hadir Langsung Sampaikan Pokok Pikirian Perekonomian

Sementara itu, ia juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu hari ini untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Prabowo menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI.

Rapat paripurna itu juga membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang