Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto mengungkap hanya dari tiga komoditas strategis saja, Indonesia mampu mengantongi devisa hingga US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun per tahun.
Tiga komoditas tersebut yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan fero alloy atau paduan besi. Angka fantastis itu disebut Prabowo sebagai bukti bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki kekuatan ekonomi besar yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Prabowo menjelaskan Indonesia merupakan negara kaya sumber daya strategis dunia, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, minyak kelapa sawit hingga logam tanah jarang yang kini menjadi rebutan banyak negara.
Untuk sektor minyak kelapa sawit, Indonesia disebut masih menjadi eksportir terbesar dunia dengan nilai devisa mencapai US$23 miliar atau sekitar Rp391 triliun sepanjang 2025.
Sementara itu, ekspor batu bara Indonesia menghasilkan devisa lebih besar lagi, yakni mencapai US$30 miliar atau setara Rp510 triliun pada tahun yang sama. Sedangkan ekspor fero alloy menyumbang devisa sekitar US$16 miliar atau senilai Rp272 triliun.
“Ketiga strategis ini menghasilkan devisa US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun per tahun,” ujar Prabowo, saat penyampaian dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Namun di balik besarnya aliran devisa tersebut, Prabowo menyoroti lemahnya rasio penerimaan negara Indonesia dibandingkan negara-negara lain, bahkan sesama negara berkembang.
Menurutnya, sebagai anggota G20, Indonesia justru memiliki rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tergolong paling rendah.
“Rasio penerimaan kita paling rendah diantara negara G20 dari data terbaru IMF. Kita bisa melihat rasio pendapatan Meksiko 25 persen dari PDB, India 20 persen dari PDB, Filipina 21 persen dari PDB, Kamboja saja 15 persen dari PDB, Indonesia 11-12 persen dari PDB,” tutup Prabowo.
Di tengah besarnya ekspor komoditas, pemerintah kini menghadapi tantangan besar untuk memperkuat penerimaan negara agar manfaat kekayaan alam benar-benar kembali ke rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. (agr)
