Baca juga: Rancang Ekonomi 2027, Prabowo: Inflasi dan Rupiah Stabil hingga Pertumbuhan 6,5%
Dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Prabowo menyebut Indonesia saat ini merupakan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai devisa mencapai sekitar USD23 miliar atau setara Rp391 triliun pada 2025.
Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia dengan nilai devisa sekitar USD30 miliar atau sekitar Rp510 triliun. Sementara itu, dari sektor industri, Indonesia disebut telah menjadi salah satu eksportir utama ferro alloys dengan nilai ekspor mencapai USD16 miliar atau sekitar Rp272 triliun. Secara keseluruhan, tiga komoditas tersebut menghasilkan devisa lebih dari USD65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.
Meski demikian, Prabowo menekankan perlunya evaluasi terhadap struktur ekonomi nasional. Ia menyoroti bahwa sebagai negara anggota G20, Indonesia masih memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB yang tergolong rendah dibandingkan negara lain.
Ia membandingkan rasio penerimaan Indonesia yang berada di kisaran 11–12 persen PDB dengan sejumlah negara lain seperti Meksiko, India, Filipina, hingga Kamboja yang dinilainya lebih tinggi.
“Rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah diantara negara-negara G20 dari data terbaru IMF kita bisa melihat Rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB. Harus ada introspeksi, mengapa kita belum mampu mengelola ekonomi agar setara dengan negara lain,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia yang masih berada di bawah Malaysia dalam beberapa indikator ekonomi, serta mempertanyakan faktor penyebab ketertinggalan tersebut.
Dalam analisanya, Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut stabil di kisaran 5 persen per tahun dalam tujuh tahun terakhir. Namun, ia mempertanyakan dampak langsung dari pertumbuhan tersebut terhadap kondisi sosial masyarakat.
Menurutnya, secara akumulatif pertumbuhan tersebut seharusnya meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Namun, ia mengaku menerima data yang menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi kelas menengah.
“Selama 7 tahun, kali 5% pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35% tapi apa yang terjadi?,” tegas dia.
Ia bahkan mempertanyakan fenomena meningkatnya angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta penurunan kelompok kelas menengah.
“Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi kemiskinan meningkat dan kelas menengah justru menyusut?” katanya.
Prabowo menilai kondisi tersebut perlu dikaji secara serius dan berbasis data. Ia menyebut diperlukan evaluasi mendalam terhadap arah sistem ekonomi nasional agar pertumbuhan tidak hanya bersifat angka, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara ilmiah dan matematis untuk memastikan kebijakan ekonomi ke depan berada pada jalur yang tepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)
