Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memberi peringatan keras terkait kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mengevaluasi jajaran pimpinan Bea Cukai apabila tidak mampu bekerja cepat dan melakukan perbaikan tata kelola.
“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR dan jajaran kabinet.
Pernyataan tersebut menjadi lanjutan dari kritik Prabowo terhadap birokrasi dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ekspor serta penerimaan negara. Sebelumnya, ia juga menyoroti praktik penyelundupan dan manipulasi laporan ekspor yang dinilai merugikan negara selama puluhan tahun.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh bekerja lamban atau bersikap santai dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Dia menegaskan masyarakat menuntut pelayanan yang cepat dan pemerintahan yang responsif.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” katanya.
Baca Juga
- Ekspor Batu Bara-Sawit Satu Pintu via BUMN Berlaku 1 Juni, Implementasi Bertahap
- Prabowo Wajibkan Ekspor Batu Bara hingga Sawit Satu Pintu Lewat BUMN
- Prabowo Soroti Praktik Under Invoicing Ekspor SDA 34 Tahun, Kebocoran Rp15.400 Triliun
Prabowo kemudian menyampaikan sindiran dengan menggunakan ungkapan bahasa Sunda untuk menggambarkan pola kerja birokrasi yang lamban dan menunda pekerjaan.
“Pemerintah yang kumaha engkeh wae, kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha bukan kumaha engkek,” tandas Prabowo.
