JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia.
Ia kemudian membandingkan birokrasi di dalam negeri dengan negara tetangga, Malaysia, yang dinilainya jauh lebih cepat dan efisien.
"Kalau Malaysia bisa izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan," kata Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo mendorong perbaikan institusi di dalam negeri guna menciptakan iklim usaha yang sehat, sekaligus melindungi para pelaku usaha dari praktik pungutan liar atau gangguan birokrasi.
Baca juga: Prabowo Bentuk BUMN Khusus Ekspor, Namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia
"Justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik, jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu," ucapnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyoroti banyaknya aturan turunan di tingkat bawah yang justru memperpanjang jalur birokrasi dan menghambat eksekusi kebijakan dari pusat.
Menurutnya, tumpang tindih regulasi ini sering kali menjadi celah bagi oknum tertentu.
"Kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah Presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah," tegasnya.
Baca juga: Prabowo: Pilu Hati Saya, PDI-P Kritiknya Keras Banget
Ia pun meminta jajaran menterinya untuk menertibkan birokrasi.
Prabowo mengingatkan para menteri untuk waspada dan memperketat pengawasan terhadap jajaran birokrat di bawahnya.
"Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap lima tahun, itu kalau tidak di-reshuffle, benar tidak? mereka itu lama," kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
