JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pujian dan apresiasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dinilai telah berkorban karena berada di luar pemerintahannya. Meski ingin semua partai berada dalam koalisinya, Prabowo menghormati sikap PDI-P. Pemerintah pun membutuhkan pengawasan dan kontrol dari PDI-P sebagai partai penyeimbang dalam demokrasi.
”Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi terima kasih atas kerja sama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances,” ujar Prabowo sebelum menutup pidatonya dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Selama kurang lebih dua jam, Prabowo menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan Saudara.
Di akhir pidatonya, Prabowo menyinggung posisi PDI-P sebagai satu-satunya partai politik di parlemen yang tetap berada di luar pemerintahan. Sementara tujuh partai politik lainnya justru telah menjadi koalisi dalam pemerintahannya.
Menurut Prabowo, PDI-P telah berjasa dalam demokrasi Indonesia. Meski mengapresiasi sikap PDI-P itu, Prabowo sempat berharap agar partai berlambang banteng itu dapat bergabung dengan koalisinya dan mendukung pemerintahannya.
”Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan Saudara,” Kata Prabowo.
Prabowo juga bercerita, kritikan tajam dari kader PDI-P terhadap berbagai program dan kebijakannya kerap membuatnya sulit tidur dan mengganggu suasana hatinya. Meski demikian, kritikan itu harus dipandang sebagai sinyal peringatan terhadap pemerintahan yang dipimpinnya saat ini.
”Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDI-P ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, Saudara-saudara sekalian. Jadi saya, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian. Iya, kan,” ucap Prabowo.
Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga melontarkan candaan dengan menyinggung pihak yang dekat dengan PDI-P justru ikut memenangkan tender pemerintahan. Pernyataan itu lantas memicu sorakan dan gelak tawa peserta sidang.
“Kalau di pemerintah, kan, banyak fasilitas, tetapi menteri-menteri selalu tanya saya minta petunjuk, ”Pak ini bagaimana ada proyek ada tender, tetapi di belakangnya PDI-P’,” kata Prabowo.
Namun, Prabowo menekankan dan meminta para menterinya agar tidak mempersoalkan latar belakang politik dari para pihak pemenang proyek pemerintah, termasuk yang berafiliasi dengan PDI-P. Sikap profesional tersebut merupakan cerminan dari prinsip yang pernah ia terima langsung dari Presiden ke-5 RI dan juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
”Saya mau terbuka, saya nggak berkuasa waktu itu alias luntang-lantunglah, Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia bener, dia menang dengan benar, harus kita berikan, Saudara saudara,” kata Prabowo.
Anggota DPR dari fraksi PDI-P, Aria Bima, mengatakan bahwa yang disampaikan Presiden Prabowo sejalan dengan marwah PDI-P, yakni bersikap kritis dalam konteks checks and balances. Menurut dia, PDI-P tetap mendukung program pemerintah dengan cara yang benar, yakni sesuai konstitusi, ideologi, dan berpihak kepada rakyat.
“Jadi, tiga hal inilah yang penting untuk menjadikan cara pandang kami dalam mengkritisi pemerintah. Begitu juga jika pemerintah memang sudah melakukan kebijakan sesuai dengan ideologi, konstitusi, dan berpihak pada rakyat, tidak usah apriori,” ujar Aria.
Menurut Aria, Prabowo menyadari arti penting menjaga marwah reformasi melalui keberadaan partai politik atau fraksi di DPR yang berada di luar pemerintahan. Hal itu dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara fungsi kritik dan dukungan terhadap pemerintah. “Tapi hal yang lebih penting lagi adalah menjadi suatu tradisi demokrasi kita,” ujar Aria.
Aria menuturkan, sikap PDI-P tidak terlepas dari hasil Pemilihan Presiden 2024. Saat itu, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, partai merasa perlu mempertanggungjawabkan pilihan politik tersebut kepada rakyat dengan mengambil posisi di luar pemerintahan ketika pasangan yang diusung tidak menang.
“Itu sebagai konsekuensi logis dalam berkontestasi secara lebih sehat. Apapun, parlemen ini membutuhkan kekuatan kritis yang eksis. Partai pemerintah bisa cukup kuat agar jalannya pemerintahan stabil, sementara partai di luar pemerintah mampu memberikan kritik yang benar-benar menyuarakan alternatif atau pikiran-pikiran alternatif yang dianggap perlu untuk kepentingan rakyat,” tutur Aria.
Secara terpisah, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai meski Prabowo dikenal berhubungan baik dengan Megawati dan PDI-P, pujian Prabowo itu bisa dibilang sebagai strategi untuk mengelola oposisi. Tujuannya agar PDI-P tidak selalu berhadap-hadapan dengan pemerintahan saat ini dan juga tidak dipersepsikan untuk menjinakkan oposisi.
Prabowo dinilai ingin menunjukkan bahwa ia bukanlah pemimpin yang alergi pada kritik atau oposisi. “Dengan adanya pernyataan tersebut tentu bisa dimaknai bahwa pemerintahannya menghormati oposisi dan tidak alergi dengan oposisi. Dengan pernyataan itu juga memberikan citra yang baik bagi Presiden Prabowo,” kata Lili.
Senada, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago melihat pidato Prabowo ini bukan sekadar memuji PDI-P, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa pemerintah membutuhkan legitimasi demokrasi. Hal ini karena memang harus diakui, ketika hampir semua partai masuk kabinet, publik mulai khawatir demokrasi kehilangan penyeimbangnya.
“Nah, dengan memuji PDI-P sebagai oposisi, Prabowo sebenarnya sedang mengirim dua pesan sekaligus. Pertama, beliau ingin menunjukkan dirinya tidak anti kritik. Kedua, beliau sadar bahwa pemerintahan tanpa oposisi justru bisa memunculkan kesan kekuasaan terlalu dominan,” kata Arifki.
Menurut Arifki, hal menarik lainnya dari pernyataan Prabowo kali ini, yakni Prabowo tampak sadar bahwa stabilitas politik tidak cukup hanya dibangun lewat koalisi besar. Stabilitas juga perlu legitimasi moral demokrasi. Dan salah satu caranya adalah menunjukkan bahwa oposisi tetap dihormati.
Tapi di sisi lain, pernyataan Prabowo ini juga bisa dibaca sebagai sinyal politik bahwa Prabowo ingin meredam narasi publik soal “super mayoritas” kekuasaan. Apalagi belakangan memang muncul kekhawatiran bahwa ruang kritik makin sempit ketika hampir semua elite politik berada di lingkar kekuasaan.
“Jadi menurut saya, pidato ini bukan hanya soal memuji PDI-P. Ini juga langkah politik Prabowo untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya tetap ingin terlihat demokratis, terbuka, dan tidak alergi terhadap kontrol politik,” katanya.
