REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Menurut dia, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun kondisi kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.
"Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majlis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat," kata RI 1 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Baca Juga
Prabowo Sebut Rakyat Indonesia tak Bermimpi Kaya Raya, tapi...
Arahan RI 1, Purbaya Pangkas Program MBG Rp 67 Triliun
RI 1 Bakal Hadiri Penyerahan Jet Rafale Hingga Falcon 8X
Presiden menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Kepala Negara mengungkapkan, selama puluhan tahun terjadi aliran keluar kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.
"Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita," ucap Prabowo.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti penentuan harga komoditas strategis Indonesia yang masih bergantung pada negara lain. Dia menegaskan, Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.
"Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita," ujar Prabowo.
