Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan dukungannya terhadap pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Presiden juga menekankan amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Putri Zulkifli Hasan menilai bahwa arah kebijakan pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam perlu terus diperkuat agar manfaat ekonomi tidak hanya berhenti pada sektor hulu, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pesan Presiden sangat jelas, bahwa pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Karena itu, tata kelola ekspor komoditas SDA, hilirisasi, dan penguatan industri dalam negeri menjadi sangat penting," ujar Putri dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).
Putri pun menyoroti pernyataan Presiden terkait keberhasilan investasi yang disebut telah menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja. Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat dan mendorong pemerataan manfaat pembangunan.
"Investasi harus terus didorong, tetapi orientasinya harus tetap pada penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Selain itu, Putri menyambut baik upaya pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk penguatan energi surya sebagai bagian dari transformasi energi nasional menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.
Sebagai pimpinan Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi, Putri menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal berbagai kebijakan strategis agar pembangunan ekonomi Indonesia berjalan secara berkelanjutan dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
"Ekonomi Indonesia harus bertumpu pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang adil, mandiri, dan berkelanjutan," pungkas Putri.
(akd/ega)
