FAJAR, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan realisasi belanja pegawai pemerintah melonjak tajam sepanjang empat bulan pertama 2026. Kenaikan tersebut langsung memicu spekulasi publik mengenai peluang kenaikan gaji ASN dan pensiunan pada tahun ini.
Berdasarkan data APBN KiTa edisi April 2026, realisasi belanja pegawai pemerintah mencapai Rp126,9 triliun hingga 30 April 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 24,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang berada di kisaran Rp102 triliun.
Lonjakan itu menjadi salah satu kenaikan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Realisasi belanja KL tumbuh lebih tinggi. Belanja pegawai 24,4%,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN di Jakarta.
Namun kenaikan belanja pegawai tersebut bukan berarti seluruh ASN otomatis mengalami kenaikan gaji pokok sebesar 24 persen.
Pemerintah menjelaskan bahwa lonjakan belanja terjadi karena beberapa faktor besar yang berlangsung bersamaan sepanjang awal tahun. Salah satunya ialah pengangkatan ASN baru yang jumlahnya mencapai sekitar 355 ribu orang.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, Polri, serta pensiunan. Pembayaran berbagai tunjangan tersebut membuat belanja pegawai naik cukup tajam dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi lain, akselerasi pembayaran tunjangan pendidik non-PNS turut memberi kontribusi terhadap kenaikan tersebut.
Karena itu, angka kenaikan 24,4 persen lebih menggambarkan pertumbuhan total belanja negara untuk pegawai, bukan kenaikan gaji pokok seluruh PNS secara langsung.
Meski begitu, kabar tersebut tetap menjadi perhatian besar, terutama bagi pensiunan ASN yang dalam beberapa pekan terakhir ramai menunggu kepastian pembayaran gaji ke-13.
Dan untuk kelompok pensiunan, pemerintah akhirnya memberi kepastian penting.
PT Taspen dipastikan akan menyalurkan dua pembayaran sekaligus pada Juni 2026, yakni gaji pensiun bulanan dan gaji ke-13.
Situasi itu membuat para pensiunan berpotensi menerima dana hampir dua kali lipat dibanding bulan biasa.
Kepastian pencairan gaji ke-13 sendiri telah diatur resmi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.
Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 mulai dilakukan paling cepat pada Juni 2026.
“Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026,” bunyi Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 2026.
Aturan itu sekaligus memastikan bahwa pensiunan tetap memperoleh hak yang sama dalam kebijakan pembayaran tambahan tahunan pemerintah.
Bagi para pensiunan PNS, momen pencairan Juni memang selalu menjadi salah satu periode paling penting dalam setahun. Selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, banyak penerima pensiun memanfaatkan dana tambahan tersebut untuk biaya pendidikan keluarga, kesehatan, hingga persiapan kebutuhan semester kedua tahun berjalan.
Taspen juga memastikan mekanisme pembayaran tetap dilakukan secara otomatis melalui rekening penerima.
Artinya, pensiunan tidak perlu datang langsung ke kantor cabang hanya untuk mengambil dana pensiun bulanan maupun gaji ke-13.
Meski begitu, Taspen tetap mengingatkan para penerima pensiun untuk rutin melakukan autentikasi data agar proses pencairan berjalan lancar dan tidak mengalami kendala administratif.
Di tengah situasi ekonomi yang masih penuh tekanan biaya hidup, pencairan gaji ke-13 menjadi bantalan penting bagi banyak keluarga pensiunan ASN.
Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada dua hal besar.
Pertama, apakah pemerintah akan benar-benar mengumumkan kenaikan gaji ASN dan pensiunan dalam waktu dekat.
Dan kedua, kapan tepatnya jadwal resmi pencairan gaji ke-13 diumumkan secara detail oleh pemerintah dan Taspen.
Untuk saat ini, yang sudah pasti adalah anggaran belanja pegawai pemerintah memang meningkat tajam pada awal 2026, sementara pensiunan dipastikan menerima pembayaran dobel pada Juni mendatang.
