VIVA - Taiwan dinilai bukan sekadar persoalan kedaulatan bagi China, tetapi juga menyangkut kelangsungan legitimasi politik Partai Komunis China (PKC).
Beijing disebut memandang kemerdekaan Taiwan, termasuk penegasan identitas otonom pulau tersebut, sebagai ancaman langsung terhadap legitimasi domestik dan ambisi geopolitik China.
China selama ini bersikeras bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayahnya melalui prinsip “Satu China”. Namun, klaim tersebut dinilai masih diperdebatkan secara hukum maupun politik.
Taiwan diserahkan kepada Jepang pada 1895 melalui Perjanjian Shimonoseki. Setelah Perang Dunia II, Jepang melepaskan seluruh hak dan klaim atas Taiwan dan Kepulauan Pescadores melalui Perjanjian Perdamaian San Francisco. Meski demikian, perjanjian tersebut tidak secara eksplisit menyerahkan kedaulatan Taiwan kepada Republik Rakyat China.
Kondisi itu membuat status Taiwan pascaperang tetap menjadi perdebatan internasional, terlepas dari klaim Beijing.
Pengamat menilai ambiguitas tersebut penting karena keberhasilan demokrasi Taiwan dinilai memperlihatkan kelemahan narasi sejarah yang dibangun Partai Komunis Tiongkok.
Beijing selama ini menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pewaris sah peradaban dan kedaulatan China. Namun Taiwan dianggap menunjukkan bahwa masyarakat berbahasa Mandarin dapat berkembang menjadi negara demokratis, pluralis, makmur, dan berjalan tanpa pemerintahan Partai Komunis.
Presiden China Xi Jinping bahkan telah mengaitkan kepemimpinannya dengan proyek “kebangkitan nasional”, dengan reunifikasi Taiwan ditempatkan sebagai bagian utama dari agenda tersebut.
Analis menilai kegagalan Beijing menguasai Taiwan dapat merusak narasi nasionalisme yang selama ini dibangun pemerintah China. Hal itu disebut menjelaskan mengapa Beijing kerap bereaksi keras terhadap berbagai simbol dukungan internasional kepada Taiwan, mulai dari kunjungan parlemen asing hingga pertemuan pejabat luar negeri dengan Presiden Taiwan.
Bagi banyak negara, langkah-langkah tersebut hanya dianggap sebagai bagian dari hubungan diplomatik biasa. Namun Beijing memandangnya sebagai tantangan langsung terhadap kredibilitas rezim.
Selain itu, perebutan pengaruh diplomatik juga dinilai menjadi faktor penting dalam rivalitas China dan Taiwan.
Meski hanya memiliki sedikit sekutu diplomatik resmi, Taiwan tetap mempertahankan hubungan ekonomi dan kantor perwakilan tidak resmi di berbagai negara. Beijing pun terus berupaya mempersempit ruang diplomatik Taiwan, termasuk dengan menggunakan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 sebagai dasar klaimnya atas Taiwan.
