jpnn.com, JAKARTA - GREAT Institute mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF RAPBN 2027, Rabu (20/5).
Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam agenda tersebut dinilai menjadi sinyal penting bahwa pemerintah ingin menempatkan APBN 2027 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi fiskal, melindungi rakyat, serta menata kembali arah sistem ekonomi nasional.
BACA JUGA: Peneliti GREAT Institute Menilai Kontraksi Sektor Listrik Dipengaruhi Faktor Musiman
"Pidato Presiden Prabowo memiliki bobot lebih besar dibanding sekadar penyampaian target makro tahunan," tegas Direktur Eksekutif GREAT Institute, Dr. Sudarto, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghubungkan kebijakan fiskal dengan agenda perlindungan rakyat, penguatan penerimaan negara, dan kedaulatan atas kekayaan nasional.
BACA JUGA: Jumhur Jadi Menteri, GREAT Institute: Dia akan Bertarung Lawan Oligarki
Presiden tidak menyampaikan APBN semata sebagai dokumen anggaran negara, tetapi sebagai alat perjuangan negara.
"Hal itu penting, karena dalam situasi global yang penuh tekanan, APBN memang tidak bisa hanya dibaca sebagai instrumen administrasi fiskal, tetapi sebagai alat untuk melindungi rakyat, memperkuat daya tahan ekonomi, dan mengoreksi kelemahan sistemik yang selama ini membatasi ruang gerak negara,” ujarnya.
BACA JUGA: GREAT Institute: Pengesahan UU PPRT Bukti DPR RI Hadir Melindungi Pekerja Domestik
Dalam pidato KEM-PPKF RAPBN 2027, Presiden Prabowo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB, belanja negara 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB, serta defisit APBN dijaga pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.
Menurut Sudarto, angka-angka tersebut penting, tetapi yang lebih menonjol adalah diagnosis Presiden terhadap persoalan struktural ekonomi Indonesia.
Ia menilai Presiden tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan dan defisit, tetapi juga menyinggung keterbatasan ruang fiskal akibat rendahnya rasio penerimaan negara dan dugaan kebocoran dalam pengelolaan kekayaan nasional.
“Di sinilah pidato Presiden Prabowo menjadi menarik. Beliau tidak berhenti pada target pertumbuhan 5,8 sampai 6,5 persen atau defisit 1,8 sampai 2,4 persen. Beliau juga memberi diagnosis bahwa ruang fiskal Indonesia terlalu sempit untuk ukuran negara sebesar Indonesia,” beber Sudarto.
GREAT Institute menilai pesan ini penting karena disampaikan di tengah meningkatnya sorotan pasar terhadap ekonomi Indonesia, menyusul perubahan outlook rating oleh Moody’s dan Fitch menjadi negatif, pelemahan rupiah, serta tekanan terhadap pasar saham domestik dalam beberapa bulan terakhir.
Sudarto menambahkan, salah satu poin penting dalam pidato Presiden adalah penekanan untuk kembali pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
"Pesan itu menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengaitkan agenda makro-fiskal dengan koreksi struktur ekonomi nasional secara lebih terbuka," ungkapnya.
Dalam pandangan GREAT Institute, arah pidato Presiden sudah meletakkan fondasi yang tepat. Namun, tantangan utama berikutnya adalah memastikan agenda tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret dan terukur.
Reformasi penerimaan negara harus lebih tajam, pengawasan ekspor komoditas harus lebih ketat, integrasi data lintas lembaga harus diperbaiki, dan tata kelola bea cukai maupun perpajakan harus dibenahi sampai ke level implementasi.
“Kalau pemerintah ingin APBN benar-benar menjadi alat perjuangan, maka dibutuhkan instrumen eksekusi yang konkret,” ujar Sudarto.
GREAT Institute juga menilai target defisit APBN 2027 sebesar 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menggabungkan agenda pro-rakyat dengan prinsip kehati-hatian fiskal.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai mulai bergerak menuju fase baru dalam pengelolaan komoditas strategis.
Upaya memperkuat pengawasan terhadap ekspor komoditas utama dinilai dapat membantu mempersempit kebocoran dan memperbesar manfaat kekayaan alam bagi APBN dan masyarakat, sepanjang dirancang secara transparan dan akuntabel.
“Pidato ini penting karena Presiden tidak hanya bicara target, tetapi juga bicara akar masalah. Itu langkah yang baik. Sekarang tantangannya adalah memastikan bahwa keberanian mendiagnosis masalah itu diikuti keberanian mengeksekusi reformasi,” terangnya.
GREAT Institute menyimpulkan, pidato Presiden Prabowo di DPR menandai dua pesan penting. Pertama, adanya komitmen untuk menjaga arah fiskal 2027 tetap prudent di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Kedua, adanya pengakuan bahwa persoalan ekonomi Indonesia bukan hanya soal kecepatan pertumbuhan, tetapi juga kemampuan negara dalam memungut penerimaan, mengelola kekayaan nasional, dan memastikan hasil pembangunan dinikmati rakyat luas.
“Langkah Presiden ini bukanlah suatu pertaruhan, melainkan perjuangan akan nasib rakyat yang lebih baik. Apabila kebocoran dapat ditekan, maka penerimaan negara akan semakin kuat dan ke depannya dapat terdistribusi dengan baik kepada rakyat melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan desa, serta penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
