Melimpahnya stok cadangan beras pemerintah mulai mendorong lahirnya skema distribusi baru. Perum Bulog mengusulkan pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) melalui penyaluran beras natura bagi aparatur sipil negara (ASN), serta anggota TNI dan Polri sebagai bagian dari strategi memperkuat distribusi pangan nasional.
Usulan tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Menurut Rizal, langkah itu menjadi strategi untuk memastikan stok beras pemerintah yang saat ini berada dalam kondisi kuat dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
“Dengan kondisi stok beras nasional yang mencukupi, Bulog mengusulkan pemanfaatan beras CBP untuk kebutuhan ASN, TNI, dan Polri melalui skema natura," kata Rizal, dikutip dari ANTARA.
Hingga pertengahan Mei 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog tercatat telah melampaui 5,3 juta ton. Angka tersebut menjadi salah satu capaian tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan cadangan beras pemerintah.
“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat distribusi beras dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional,” ujar Rizal.
Dalam skema yang diusulkan, kebutuhan beras natura untuk ASN, TNI, dan Polri diproyeksikan mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun. Penyaluran akan menggunakan stok Cadangan Beras Pemerintah yang saat ini berada dalam pengelolaan Bulog.
Menurut Rizal, skema itu tidak hanya bertujuan memperluas pemanfaatan stok beras nasional, tetapi juga menciptakan efek berlapis bagi sektor pangan. Pemanfaatan stok hasil serapan dalam negeri dapat diperkuat, sekaligus menjaga kesinambungan penyerapan gabah dan beras petani di tengah tren peningkatan produksi nasional.
Selain usulan beras natura, Bulog juga mendorong optimalisasi penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Potensi kebutuhan untuk program tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun.
Tidak berhenti di situ, Bulog juga mengusulkan tambahan distribusi sekitar 1,3 juta ton untuk pasar khusus melalui program bantuan pangan beras. Langkah tersebut diproyeksikan menjadi instrumen menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan pada periode tertentu.
Baca Juga: Kasus Korupsi Impor Barang, KPK Panggil 12 ASN Bea Cukai sebagai Saksi
“Langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara penyerapan hasil panen petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan distribusi beras kepada masyarakat secara tepat sasaran,” tutur Rizal.
Dengan stok beras nasional yang berada di level tinggi, Bulog kini tidak hanya berfokus pada penyimpanan cadangan, tetapi juga mulai merancang jalur distribusi yang dinilai mampu menjaga perputaran stok, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan hasil panen petani tetap terserap secara berkelanjutan.
