TABLOIDBINTANG.COM - Mobilitas warga Jabodetabek yang semakin padat membuat kebutuhan akan transportasi publik terintegrasi menjadi semakin mendesak. Setiap hari, kawasan Jabodetabek mencatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter, dengan sekitar 1,5 juta perjalanan berasal dari Bodetabek menuju Jakarta.
Namun di tengah tingginya aktivitas tersebut, sistem transportasi di Jabodetabek masih dikelola secara terpisah oleh berbagai institusi lintas wilayah. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab integrasi layanan transportasi publik belum berjalan optimal.
Melihat persoalan itu, ITDP Indonesia bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Menuju Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek" di Jakarta, 13 Mei 2026 lalu.
Forum tersebut menjadi bagian dari proyek "Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek" (CLEAR Jabodetabek).
Acara ini dihadiri lebih dari 60 peserta yang berasal dari kementerian, pemerintah daerah, operator transportasi, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil.
Transportasi Tak Bisa Jalan Sendiri
Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra mengatakan tingginya jumlah perjalanan komuter menjadi tanda bahwa integrasi transportasi lintas wilayah tidak bisa lagi ditunda.
“Lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dilakukan dari Bodetabek menuju Jakarta setiap harinya sehingga terdapat kebutuhan nyata integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta,” ujarnya.
Menurutnya, Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta diharapkan dapat menyinkronkan perencanaan lintas sektor dan wilayah agar transportasi publik lebih terhubung.
Permasalahan di lapangan pun semakin kompleks. Layanan Transjabodetabek yang kini memiliki 18 rute hingga Bodetabek sebagian besar masih dibiayai APBD DKI Jakarta. Sementara itu, belum ada mekanisme pembagian kontribusi yang jelas dari daerah penyangga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menilai integrasi kelembagaan menjadi langkah penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan transportasi lintas daerah.
“Mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi dapat dilihat secara terpisah berdasarkan batas administrasi wilayah,” kata Ujang Harmawan yang mewakili Pemprov DKI Jakarta.
Sementara itu, Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang menyebut forum ini menjadi langkah awal menuju sistem transportasi Jabodetabek yang lebih modern dan berbasis data.
“ITDP bersama ViriyaENB berkomitmen menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek sebagai kontribusi bagi Jakarta menjelang peringatan 500 tahun kota ini,” ujarnya.
Selain membahas regulasi dan kepemimpinan kawasan aglomerasi, forum ini juga menyoroti pentingnya sistem tiket berbasis akun atau Account-Based Ticketing untuk mendukung pembagian subsidi dan pendanaan transportasi yang lebih transparan dan adil di seluruh wilayah Jabodetabek.
