Bisnis.com, JAKARTA — Krisis kemanusiaan di Gaza kini menyeret Indonesia ke pusaran tekanan diplomatik yang semakin kompleks.
Penangkapan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur tak hanya menguji kapasitas perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan ruang gerak diplomasi Indonesia di tengah absennya hubungan resmi dengan Israel.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri bergerak cepat membangun jalur komunikasi tidak langsung melalui Turki, Yordania, Mesir, hingga sejumlah perwakilan RI di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Namun, terbatasnya akses komunikasi dengan para relawan yang ditahan membuat proses verifikasi kondisi WNI berlangsung tidak mudah.
Di saat bersamaan, tekanan publik domestik dan solidaritas internasional terhadap Palestina terus membesar, mendorong Indonesia mengambil posisi diplomatik yang lebih aktif di forum global.
Insiden di Mediterania Timur tersebut juga membuka kembali perdebatan mengenai legitimasi intersepsi kapal sipil di perairan internasional, perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata, hingga efektivitas hukum humaniter internasional dalam menghadapi operasi militer Israel di sekitar Jalur Gaza.
Pemerintah Indonesia menghadapi situasi diplomatik yang tidak sederhana setelah lima WNI dilaporkan ditangkap militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional menuju Gaza melalui jalur laut Mediterania Timur.
Baca Juga
- Detik-detik Pembajakan Rombongan Kapal Kemanusiaan GSF oleh Israel
- Kronologi Rombongan Aktivis-Jurnalis WNI Diculik Tentara Israel dalam Misi Flotilla ke Gaza
Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui pemerintah masih mengalami keterbatasan akses komunikasi dengan para relawan yang ditahan. Dalam keterangannya di Gedung DPR, Rabu (20/5/2026), Sugiono mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan mitra diplomatik Indonesia di kawasan.
Menurut Sugiono, komunikasi intensif telah dilakukan dengan pihak-pihak di Turki dan Yordania untuk memastikan kondisi para WNI. Pemerintah juga mengapresiasi langkah para relawan Indonesia yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina.
Namun situasi menjadi rumit karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Seluruh proses perlindungan warga negara pun harus ditempuh melalui jalur diplomasi tidak langsung.
“Kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki,” ujar Sugiono.
Ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel membuat Indonesia harus mengandalkan jaringan diplomatik negara ketiga. Dalam situasi seperti ini, peran perwakilan RI di kawasan Timur Tengah menjadi sangat strategis.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman sebelumnya mengungkapkan pemerintah telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas negara untuk menangani kasus tersebut.
Menurut Dudung, terdapat sembilan WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang tergabung dalam misi GSF 2.0. Dari jumlah itu, lima WNI ditangkap militer Israel, sementara empat lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar Siprus dan Mediterania Timur. Pemerintah memandang situasi keempat WNI tersebut masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi serupa.
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, serta KJRI Istanbul. Pemerintah juga menyiapkan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen perjalanan WNI disita oleh otoritas Israel.
Selain itu, dukungan medis dan skema pemulangan darurat turut dipersiapkan. Dalam praktik diplomasi internasional, mekanisme seperti ini dikenal sebagai protecting power mechanism, yakni penggunaan negara ketiga sebagai mediator hubungan konsuler ketika dua negara tidak memiliki hubungan diplomatik langsung.
Indonesia juga bergabung bersama sembilan negara lain yang mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk intersepsi Israel terhadap GSF. Negara-negara tersebut meliputi Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol.
Koalisi diplomatik ini menunjukkan bahwa isu GSF tidak lagi dipandang sebagai persoalan bilateral Israel-Palestina semata, melainkan telah berkembang menjadi isu internasional terkait perlindungan sipil dan kebebasan navigasi.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak blokade Gaza diberlakukan Israel pada 2007, berbagai misi bantuan kemanusiaan laut berulang kali mengalami intersepsi. Kasus paling dikenal terjadi pada 2010 ketika kapal Mavi Marmara yang membawa relawan internasional dicegat militer Israel dan memicu krisis diplomatik besar dengan Turki.
Tekanan terhadap pemerintah Indonesia juga datang dari kelompok masyarakat sipil. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Nani Afrida menilai pemerintah harus mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur.
AJI menyoroti adanya jurnalis Indonesia dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Menurut Nani, perlindungan terhadap jurnalis harus menjadi bagian penting dari diplomasi Indonesia.
“Jurnalis yang meliput misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun target intimidasi militer,” kata Nani.
AJI juga meminta pemerintah memaksimalkan jalur diplomasi melalui negara-negara yang memiliki pengaruh langsung terhadap Israel seperti Turki, Mesir, dan Yordania. Selain itu, DPR RI didorong memanfaatkan forum internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk membangun tekanan global.
Organisasi tersebut bahkan telah menghubungi sejumlah lembaga pers internasional seperti International Federation of Journalists, IFEX, dan Forum Asia untuk menggalang solidaritas internasional bagi jurnalis Indonesia yang ditahan.
Menurut data Committee to Protect Journalists (CPJ), konflik Gaza menjadi salah satu perang paling mematikan bagi jurnalis dalam dua dekade terakhir. Hingga awal 2026, lebih dari 150 pekerja media dilaporkan tewas sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023.
Kasus GSF juga memperlihatkan dilema diplomasi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia konsisten mendukung Palestina sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif. Namun di sisi lain, absennya hubungan diplomatik dengan Israel membuat ruang gerak pemerintah dalam perlindungan WNI menjadi lebih terbatas dibanding negara-negara yang memiliki akses langsung.
Direktur Eksekutif Global Insight Forum Teuku Rezasyah menilai Israel berpotensi memanfaatkan insiden ini sebagai instrumen tekanan diplomatik terhadap Indonesia.
Menurut Teuku, keselamatan WNI dapat digunakan untuk membangun persepsi bahwa hubungan diplomatik langsung dengan Israel penting bagi perlindungan warga negara. Karena itu, ia menilai Indonesia perlu membangun sikap bersama dengan negara-negara lain yang warganya juga ditahan.
“Indonesia perlu berkonsultasi dengan PBB dan 21 negara yang anggotanya ditahan Israel demi sebuah sikap bersama yang kompak dan berbasis hukum internasional,” ujar Teuku.
Di luar aspek diplomatik, kasus GSF juga memunculkan perdebatan hukum internasional mengenai legalitas intersepsi kapal sipil di laut. Pertanyaan utama yang mengemuka adalah apakah intersepsi dilakukan di wilayah yurisdiksi Israel atau di perairan internasional.
Jika intersepsi terjadi di laut internasional, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kebebasan navigasi sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Namun Israel selama ini berargumen bahwa blokade laut Gaza merupakan bagian dari operasi keamanan untuk mencegah masuknya senjata ke wilayah Hamas.
Di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza, insiden GSF memperlihatkan bahwa jalur bantuan sipil internasional menuju wilayah tersebut kini bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga telah berubah menjadi arena pertarungan diplomasi, hukum internasional, dan geopolitik global.
Berikut nama sembilan WNI yang ditangkap militer Israel- Herman Budianto Sudarsono relawan dari Dompet Dhuafa
- Ronggo Wirasanu relawan dari Dompet Dhuafa
- Andi Angga Prasadewa relawan dari Rumah Zakat
- Asad Aras Muhammad relawan dari Spirit of Aqso
- Hendro Prasetyo dari Smart 171
- Bambang Noroyono, jurnalis Republika
- Thoudy Badai Rifan Billah, jurnalis Republika
- Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo
- Rahendro Herubowo kontributor iNewsTV, Beritasatu, CNN
