Toraja Utara, Sulawesi Selatan (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara, Sulawesi Selatan berkolaborasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Melalui program Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Toraja Utara yang sudah terbentuk di dua kelurahan, petugas Imigrasi Palopo memberikan edukasi, melayani pengurusan paspor kolektif lewat eazy passport serta pertukaran data.
"Selain layanan eazy passport, di Toraja Utara sudah berjalan desa binaan, ada dua kelurahan. Kami berharap hadirnya Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) memberikan sosialisasi ke desa-desa tentang layanan keimigrasian dan juga mencegah TPPO dan TPPM," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo Yogie Kashogi di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Kamis.
Dalam program Desa Binaan Imigrasi tersebut, petugas imigrasi melakukan pertukaran data yang dibagikan melalui pesan grup WhatsApp yang diisi oleh para pejabat dinas Kabupaten Toraja Utara.
Melalui pesan grup tersebut, disampaikan data dan keterangan warga yang melakukan permohonan paspor.
Data tersebut menampilkan nama, nomor paspor, asal serta alasan mengurus paspor, seperti wisata dan bekerja formal.
Dari data tersebut, ditindaklanjuti oleh dinas tenaga kerja untuk membantu mengarahkan warga yang mengurus paspor untuk bekerja formal guna memastikan mereka benar-benar bekerja secara prosedural.
Kemudian, untuk warga yang berwisata, datanya dimonitor oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang/Desa (DPML) Kabupaten Toraja Utara.
Kepala Wilayah (Kanwil) Imigrasi Sulawesi Selatan Friece Sumolang mengatakan Imigrasi bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi TPPO dan TPPM.
Dengan hadirnya Pimpasa di desa binaan, kata dia, sebagai upaya Imigrasi memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"Melalui petugas Pimpasa ini datang ke desa-desa atau lembang mengedukasi warga yang mau bekerja di luar negeri sebagai anak buah kapal dan sebagainya agar mereka menggunakan jalur resmi sesuai prosedur dengan dokumen-dokumen resmi yang ada sehingga perlindungan mereka di luar negeri terjamin," kata Friece.
Selain di Palopo, desa binaan imigrasi juga terbentuk di 30 desa di wilayah kerja Kanwil Imigrasi Sulsel.
"Ini lah kerja sama imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara membentuk desa binaan imigrasi," kata Friece.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Toraja Utara Anugerah Yaya Rundupadang mengatakan Pemkab Toraja Utara terus berkoordinasi dengan Imigrasi dan instansi terkait lainnya mengawasi pengawasan pencegahan TPPO.
"Ini sudah berjalan di DPML, koordinasi dalam pencegahan TPPO itu," kata Anugerah.
Baca juga: Imigrasi Sulsel temukan 2 WNA gunakan KTP minta dukcapil selektif
Baca juga: Kanwil Imigrasi Sulsel usul dirikan Kantor Imigrasi Toraja
Melalui program Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Toraja Utara yang sudah terbentuk di dua kelurahan, petugas Imigrasi Palopo memberikan edukasi, melayani pengurusan paspor kolektif lewat eazy passport serta pertukaran data.
"Selain layanan eazy passport, di Toraja Utara sudah berjalan desa binaan, ada dua kelurahan. Kami berharap hadirnya Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) memberikan sosialisasi ke desa-desa tentang layanan keimigrasian dan juga mencegah TPPO dan TPPM," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo Yogie Kashogi di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Kamis.
Dalam program Desa Binaan Imigrasi tersebut, petugas imigrasi melakukan pertukaran data yang dibagikan melalui pesan grup WhatsApp yang diisi oleh para pejabat dinas Kabupaten Toraja Utara.
Melalui pesan grup tersebut, disampaikan data dan keterangan warga yang melakukan permohonan paspor.
Data tersebut menampilkan nama, nomor paspor, asal serta alasan mengurus paspor, seperti wisata dan bekerja formal.
Dari data tersebut, ditindaklanjuti oleh dinas tenaga kerja untuk membantu mengarahkan warga yang mengurus paspor untuk bekerja formal guna memastikan mereka benar-benar bekerja secara prosedural.
Kemudian, untuk warga yang berwisata, datanya dimonitor oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang/Desa (DPML) Kabupaten Toraja Utara.
Kepala Wilayah (Kanwil) Imigrasi Sulawesi Selatan Friece Sumolang mengatakan Imigrasi bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi TPPO dan TPPM.
Dengan hadirnya Pimpasa di desa binaan, kata dia, sebagai upaya Imigrasi memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"Melalui petugas Pimpasa ini datang ke desa-desa atau lembang mengedukasi warga yang mau bekerja di luar negeri sebagai anak buah kapal dan sebagainya agar mereka menggunakan jalur resmi sesuai prosedur dengan dokumen-dokumen resmi yang ada sehingga perlindungan mereka di luar negeri terjamin," kata Friece.
Selain di Palopo, desa binaan imigrasi juga terbentuk di 30 desa di wilayah kerja Kanwil Imigrasi Sulsel.
"Ini lah kerja sama imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara membentuk desa binaan imigrasi," kata Friece.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Toraja Utara Anugerah Yaya Rundupadang mengatakan Pemkab Toraja Utara terus berkoordinasi dengan Imigrasi dan instansi terkait lainnya mengawasi pengawasan pencegahan TPPO.
"Ini sudah berjalan di DPML, koordinasi dalam pencegahan TPPO itu," kata Anugerah.
Baca juga: Imigrasi Sulsel temukan 2 WNA gunakan KTP minta dukcapil selektif
Baca juga: Kanwil Imigrasi Sulsel usul dirikan Kantor Imigrasi Toraja
