Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 menunjukkan kualitas kenegarawanan yang kuat. Terutama saat memberikan pujian dan penghormatan kepada PDIP dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Menurut Bahtra, sikap Prabowo yang secara terbuka mengapresiasi peran PDIP sebagai partai di luar pemerintahan menjadi pesan penting bagi demokrasi Indonesia dan menunjukkan bahwa pemerintah menghormati mekanisme check and balances.
“Pidato Presiden kemarin menunjukkan kualitas kenegarawanan yang sangat kuat. Beliau tidak hanya menghormati oposisi, tetapi juga mengakui secara terbuka bahwa demokrasi membutuhkan check and balances. Ini adalah pernyataan yang sangat demokratis dan konstitusional, dan harus menjadi contoh bagi para tokoh bangsa,” ujar Bahtra dalam keterangannya, Kamis (21/5).
Ia menilai pidato tersebut sekaligus menjawab berbagai tudingan yang selama ini diarahkan kepada Prabowo, termasuk anggapan bahwa Prabowo memiliki karakter anti-demokrasi atau militeristik.
Menurut Bahtra, pemimpin yang otoriter tidak akan memberikan penghormatan terbuka kepada pihak oposisi, apalagi mengakui pentingnya keberadaan partai di luar pemerintahan dalam sistem demokrasi.
“Kalau ada pemimpin yang anti-demokrasi, biasanya oposisi dianggap ancaman. Tetapi Presiden Prabowo justru mengatakan bahwa keberadaan PDIP di luar pemerintahan perlu dihormati. Artinya beliau memahami bahwa demokrasi tidak harus seragam, tidak harus semua masuk pemerintah,” kata dia.
Bahtra juga menyoroti hubungan antara Prabowo dan Megawati yang dinilainya mencerminkan kedewasaan politik dan semangat rekonsiliasi nasional di tengah perbedaan pilihan politik.
“Pak Prabowo menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak menghapus rasa hormat dan persaudaraan kebangsaan. Apalagi keduanya punya histori persahabatan yang kuat. Artinya beliau mengajarkan bahwa politik harus dijalankan dengan etika, penghormatan, dan jiwa besar,” ujarnya.
Ia menegaskan publik perlu melihat kepemimpinan Prabowo berdasarkan tindakan dan sikap politiknya saat ini, bukan semata berdasarkan stigma lama yang menurutnya dibangun secara politis.
“Hari ini Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, terbuka terhadap kritik, menghormati oposisi, dan mengutamakan persatuan nasional. Itu semua justru merupakan esensi utama dari demokrasi,” tegas Bahtra.
Selain itu, ia menilai langkah Prabowo membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik merupakan bagian dari upaya konsolidasi nasional untuk mendukung agenda ekonomi pemerintah.
“Target besar seperti swasembada pangan, hilirisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas politik serta kerukunan antar pemimpin bangsa meskipun berbeda pandangan politik,” pungkasnya.
