JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti menilai pidato Presiden RI Prabowo Subianto punya makna mendalam terkait kebangkitan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Tanah Air.
Dalam pidatonya di DPR, Prabowo menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional yang dijatuh pada 20 Mei.
"Saya memandang pidato Presiden pada Hari Kebangkitan Nasional kali ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat," kata Azis dalam keterangannya, Kamis (21/5/3026).
Menurutnya, kebangkitan pada abad ke-21 tidak lagi cukup dimaknai sebagai pembebasan dari penjajahan politik, tetapi bentuk kebangkitan modern.
Baca juga: Prabowo Bentuk BUMN Khusus Ekspor, Legislator: Tujuannya Sangat Mulia
"Kebangkitan modern adalah kemampuan sebuah bangsa menjaga kekayaannya sendiri, mengelola sumber dayanya sendiri, membangun industrinya sendiri, memperkuat manusianya sendiri, dan memastikan hasil pertumbuhan ekonomi benar-benar kembali kepada rakyatnya sendiri," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra ini juga menilai pidato Presiden Prabowo kemarin bukan sekadar pembahasan APBN tahunan.
Menurutnya, inti pidato Prabowo merupakan upaya membaca ulang perjalanan ekonomi bangsa ini.
Terlebih, Indonesia punya kekayaan alam melimpah.
"Bagaimana sebuah negeri yang begitu kaya terlalu lama gagal mengubah kekayaannya menjadi kekuatan nasional yang utuh. Karena sesungguhnya paradoks itu masih terasa hingga hari ini," lanjutnya.
Baca juga: Menkum Pastikan RUU Polri Akomodir Rekomendasi KPRP ke Prabowo
Ia mencontohkan paparan Prabowo yang memperlihatkan penerimaan negara Indonesia terhadap PDB masih berada di kisaran 11 persen, bahkan lebih rendah dibanding sejumlah negara berkembang lain.
Azis melanjutkan, kelas menengah Indonesia juga mengalami penurunan.
Dalam 22 tahun terakhir Indonesia mencatat surplus perdagangan kumulatif sekitar USD 436 miliar, tetapi mengalami net outflow devisa sekitar USD 343 miliar.
Bahkan, lanjut dia, ada dugaan praktik under invoicing ekspor selama puluhan tahun disebut mencapai sekitar USD 908 miliar.
Azis mengatakan angka-angka itu bukan sekadar statistik ekonomi tetapi cermin bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan terkait kekayaan nasional yang belum sepenuhnya memperkuat struktur ekonomi dalam negeri.
"Penjajahan modern tidak selalu hadir melalui kapal perang dan pendudukan wilayah. Ia bergerak melalui dominasi teknologi, penguasaan rantai pasok global, kontrol data, tekanan pasar keuangan, manipulasi perdagangan, hingga ketergantungan industri dan pangan," ucapnya.
Baca juga: Prabowo: Kerugian Ekspor Curang 34 Tahun Capai Rp 15.400 Triliun
