Rupiah Sentuh Rp17.600, Begini Cara BJ Habibie Menguatkan Rupiah saat Krisis 1998

Bisnis.com, JAKARTA - Pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) kembali memunculkan kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Nilai tukar tersebut menjadi salah satu level terendah sepanjang sejarah rupiah dan mengingatkan pada krisis moneter 1998.

Saat itu, Indonesia sempat mengalami guncangan ekonomi hebat akibat krisis finansial Asia. Rupiah anjlok tajam, inflasi melonjak, ribuan perusahaan kolaps, dan jutaan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun di tengah kondisi ekonomi dan politik yang nyaris kolaps tersebut, rupiah perlahan justru mulai menguat pada era pemerintahan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

Lantas, bagaimana langkah B. J. Habibie dalam memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat krisis 1998? Selain itu, apakah strategi ekonomi yang diterapkan pada masa krisis tersebut masih relevan untuk menghadapi tekanan rupiah saat ini?

Bagaimana Kondisi Indonesia saat Krisis Moneter 1998?

Krisis moneter 1998 menjadi salah satu periode paling kelam dalam sejarah ekonomi Indonesia. Saat itu, rupiah anjlok drastis setelah krisis finansial Asia menyebar ke berbagai negara.

Nilai tukar rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.000-an per dolar AS sempat terpuruk hingga menembus Rp17.000 per dolar AS. Pelemahan tersebut menyebabkan inflasi melonjak tajam dan harga kebutuhan pokok naik drastis

Banyak perusahaan bangkrut akibat utang dolar AS yang membengkak. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai sektor dan perbankan nasional mengalami krisis besar.

Situasi sosial dan politik saat itu juga memanas hingga memicu kerusuhan di sejumlah daerah. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada Mei 1998 dan digantikan oleh BJ Habibie.

Cara BJ Habibie Menguatkan Rupiah saat Krisis 1998

Saat pertama kali menjabat sebagai Presiden, BJ Habibie menghadapi tantangan yang tidak mudah. Selain kondisi ekonomi yang terpuruk, tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia saat itu juga sangat rendah.

Tak sedikit pihak kala itu meragukan kemampuan Habibie dalam memimpin Indonesia di tengah krisis. Apalagi, Habibie lebih dikenal sebagai teknokrat dan ahli pesawat terbang dibanding ekonom.

Kondisi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran bahwa pergantian kepemimpinan justru akan membuat rupiah semakin tertekan. Namun, anggapan tersebut perlahan terbantahkan.

Melalui sejumlah kebijakan ekonomi dan reformasi strategis, pemerintahan Habibie berhasil memulihkan stabilitas ekonomi nasional dan membawa rupiah kembali menguat dalam waktu relatif singkat.

1. Restrukturisasi Perbankan Nasional

Salah satu fokus utama pemerintahan Habibie saat itu adalah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap sektor perbankan yang kolaps akibat krisis.

Sebelumnya, industri perbankan Indonesia tumbuh sangat cepat setelah pemerintah menerbitkan kebijakan Paket Oktober (Pakto) 1988 yang mempermudah pendirian bank baru. Namun, kondisi tersebut menjadi bumerang karena banyak bank dinilai tidak memiliki fundamental kuat ketika krisis melanda.

Untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menstabilkan sistem keuangan, pemerintah melakukan rekapitalisasi sejumlah bank serta penyehatan sektor perbankan nasional agar aktivitas ekonomi kembali berjalan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi bank-bank milik negara dengan menggabungkan empat bank pemerintah menjadi Bank Mandiri. Konsolidasi tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam pemulihan sistem perbankan nasional pascakrisis.

Di masa yang sama, Habibie turut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang memperkuat independensi Bank Indonesia dari pemerintah dalam mengelola kebijakan moneter.

2. Memulihkan Kepercayaan Investor Asing

Tak berhenti hanya memperbaiki internal pemerintahan, Habibie juga berupaya memulihkan kepercayaan investor asing agar kembali menanamkan modal di Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melanjutkan kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

Melalui kerja sama tersebut, Indonesia memperoleh dukungan finansial sekaligus tambahan kepercayaan dari pasar internasional di tengah kondisi ekonomi dan politik yang masih belum stabil saat itu.

Selain memberikan bantuan pendanaan, IMF juga mendorong Indonesia melakukan reformasi di sektor keuangan, perbankan, hingga tata kelola ekonomi agar dampak krisis tidak semakin dalam.

Pada saat yang sama, pemerintah mulai meningkatkan transparansi kebijakan ekonomi guna memperbaiki kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.

3. Jaminan Dana Simpanan Bank ke Masyarakat

Selain membenahi sektor perbankan, pemerintahan Habibie juga berupaya mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap bank nasional.

Salah satu langkah yang diambil saat itu adalah memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah di perbankan nasional.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk mencegah kepanikan publik yang berpotensi memicu penarikan dana secara massal atau rush money di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Dengan adanya jaminan dari pemerintah, masyarakat perlahan kembali percaya menyimpan dana di bank sehingga stabilitas sistem keuangan nasional mulai pulih.

4. Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

Di tengah krisis moneter 1998, kebutuhan bahan pokok menjadi salah satu perhatian utama pemerintahan Habibie.

Pemerintah saat itu berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tidak semakin melemah di tengah tekanan ekonomi.

Langkah pengendalian harga dilakukan untuk menekan laju inflasi yang melonjak akibat anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah mempertahankan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik agar tidak mengalami kenaikan drastis sehingga harga kebutuhan pokok tetap lebih terkendali.

Kebijakan tersebut dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menopang konsumsi masyarakat ketika kondisi ekonomi nasional masih berada dalam masa pemulihan.

Kombinasi berbagai kebijakan tersebut perlahan berhasil memulihkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Aliran modal asing mulai kembali masuk, sistem perbankan berangsur stabil, dan tekanan terhadap rupiah mulai mereda.

Pada awal krisis, rupiah sempat menyentuh level lebih dari Rp17.000 per dolar AS. Namun, dalam masa pemerintahan Habibie, nilai tukar rupiah perlahan kembali menguat hingga berada di kisaran Rp6.550 per dolar AS.

Penguatan tersebut menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemulihan ekonomi Indonesia pascakrisis moneter 1998.