Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/5), guna mematangkan mekanisme kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai lembaga yang akan mengelola transaksi ekspor sumber daya alam (SDA).
Sejumlah pejabat yang dipanggil ke Istana adalah Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, ia membawa sejumlah catatan daftar perusahaan yang diduga melakukan praktik manipulasi harga crude palm oil (CPO) dalam transaksi ekspor ke luar negeri, salah satunya ke Amerika Serikat (AS).
Purbaya mengatakan catatan itu berisi perbedaan selisih antara nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dan nilai impor di negara tujuan. Praktik-praktik ini memicu menurunkan pendapatan negara. Ia mengatakan, dalam laporan tersebut nilai barang yang tercatat saat ekspor dari Indonesia lebih rendah dibandingkan nilai impor yang tercatat di Amerika Serikat (AS).
"Ada sepuluh perusahaan besar, tiga perusahaan pengapalan, masing masing perusahaan saya pilih secara acak. Mereka kelihatan melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat. Jadi, harganya di sini (Indonesia) itu cuma seperempat atau sepertiga yang ada di AS," kata Purbaya.
Ia mencontohkan salah satu perusahaan melaporkan nilai ekspor dari Indonesia senilai US$ 2,6 juta, sementara nilai impor barang yang sama di AS mencapai US$ 4,2 juta. "Ada yang lebih gila lagi, ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$ 1,44 juta, di AS US$ 4 jutaan, berubah harga 200%," ujarnya.
Purbaya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah pengawasan lebih ketat, termasuk opsi penahanan kapal apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Selain sektor CPO, pemerintah juga disebut akan menelusuri dugaan praktik serupa pada komoditas batu bara.
PT DSI akan mengawasi transaksi ekspor tiga komoditas mulai September 2026, yakni minyak sawit mentah crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi. Tiga komoditas itu disebut rawan terhadap praktik manipulasi harga serta underinvoicing.
Rosan mengatakan, ia dipanggil oleh presiden untuk melaporkan mekanisme kerja PT DSI, termasuk skema pengelolaan transaksi ekspor SDA yang kini tengah dimatangkan oleh pemerintah.
"Ini mau lapor mekanismenya," kata Rosan, sebelum memasuki gerbang masuk Istana.
Sementara itu, Perry Warjiyo dan Agus Gumiwang enggan bicara banyak ihwal kehadiran mereka di Istana.
