KPK Sebut Akuntabilitas Program MBG Lemah: Tak Ada Tolok Ukur Keberhasilan yang Dapat Diverifikasi

Ilustrasi. Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Warungkiara 2 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyiapkan sajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada setiap ompreng makanan (Sumber: Antara/HO/SPPG Warungkiara 2 Sukabumi)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akuntabilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat lemah. 

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengungkapkan alasannya karena belum ada cetak biru yang komprehensif dalam program tersebut. 

"Akuntabilitas program (MBG) sangat lemah karena tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat diverifikasi oleh publik, termasuk oleh KPK. Itu kami temukan dari kajian yang kami lakukan," ujarnya seperti dikutip Antara, Kamis (21/5/2026). 

Ia menjelaskan MBG seharusnya punya tolok ukur yang komprehensif untuk menilai keberhasilannya. Menurutnya, tolok ukur pencapaian keberhasilan program tersebut seharusnya didesain untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 

"Dari hasil kajian kami, itu belum terlihat," ucapnya. 

Ia menegaskan tolok ukur komprehensif dianggap perlu setelah KPK melakukan kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola program MBG pada 2025 lalu.

Baca Juga: Menkeu Purbaya soal MBG: Presiden Sedang Perbaiki Manajemen Program

Dalam kajian tersebut, kata Aminudin, KPK menemukan program MBG berjalan tanpa cetak biru yang komprehensif hingga akhir 2025, terutama terkait keluaran atau keberhasilan program. 

Ia mengatakan seberapa banyak penerima MBG sejauh ini dijadikan keluaran, padahal Presiden berkeinginan mengatasi malnutrisi atau orang-orang yang kurang gizi dari program MBG. 

Ia menyebut seharusnya keberhasilan program MBG adalah pencegahan stunting. 

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Antara